JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menyurati pemerintah daerah (Pemda) yang kerap mengunjungi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain ditujukan kepada Pemda yang sering mondar-mandir ke Kantor Kemenkeu, Ani juga menyiapkan surat serupa untuk seluruh Pemda. 

“Saya rasa itu adalah suatu pembelajaran yang baik dan kita akan coba lakukan semua itu ke Pemda,” kata Sri Mulyani di Hotel Le Meridien, Senin (10/12) lalu. 

Ani mengatakan dirinya akan menjelaskan bahwa komunikasi dengan pihak Kemenkeu bisa dilakukan tanpa harus mengunjungi kantornya di Jakarta. Ia menilai kunjungan tersebut justru tidak efisien lantaran menyedot lebih banyak anggaran. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga telah menyampaikan laporan dan konsultasi dari pejabat daerah kepada pemerintah pusat sebenarnya bisa dilakukan secara online melalui website maupun teleconference. “Untuk berhubungan dengan Kemenkeu, Pemda tidak harus mengirimkan orang setiap bulan dua kali atau bahkan tiga kali,” ujarnya.

Kendati demikian, Ani memprediksi Pemda yang sering mengunjungi Kemenkeu tersebut belum memahami betul langkah administrasi yang efisien. Ia tidak serta merta menghakimi kunjungan tersebut bersifat negatif. 

Oleh karena itu, lewat surat yang akan disampaikan nantinya kepada Pemda, Ani akan menjelaskan masalah tersebut. “Mungkin selama ini mereka tidak tahu bagaimana berhubungan dengan Kemenkeu. Mereka menganggap kalau tidak datang sendiri tidak akan mendapatkan pelayanan,” katanya.

Sebelumnya, Ani mengeluhkan kebiasaan pejabat daerah yang belum maksimal. Ia menyebut sampai saat ini masih ada pejabat daerah yang kerjanya mondar- mandir dari daerah ke Jakarta, termasuk ke Kementerian Keuangan.

Bahkan berdasarkan informasi yang didapatnya, ada kepala daerah yang mengunjungi kementeriannya sebanyak 46 kali dalam setahun. Pejabat daerah tersebut tidak datang sendiri, tapi berombongan.

Ia curiga, kebisaan kepala daerah dan rombongannya tersebut dilakukan demi mengejar ‘uang saku’. “Saya suspect ternyata supaya dapat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) karena 23 persen belanja barangnya adalah belanja jalan-jalan,” lanjutnya.

Sayang, Sri Mulyani tidak menyebut pemerintah daerah mana yang dimaksudnya tersebut. (cnn)