KORANKALTIM.COM - Presiden RI Joko Widodo menyebut Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah jadi wilayah paling siap untuk menjadi ibu kota baru dari sisi luas wilayah. Namun menurutnya banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sebuah kawasan jadi ibu kota menggantikan DKI Jakarta.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Jokowi menyebut Gunung Mas masih bisa menyediakan lahan lagi jika memang diniali kurang.  "Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sisi kelayakan, wilayah tersebut masih dalam kalkulasi. Menurut Jokowi, banyak aspek yang harus diperhitungkan seperti persiapan infrastruktur dan masalah sosiologi masyarakat. "Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya," ujar dia.

Jokowi sejak Selasa lalu meninjau wilayah calon ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di Kaltim Jokowi meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara yang dinilainya cukup strategis karena berada di antara dua kota besar di Kaltim: Balikpapan dan Samarinda. Sementara di Kalteng, Jokowi mengunjungi empat wilayah sekaligus yakni Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.

Di akun twitternya, Jokowi menyebut di Kalteng ia mengunjungi wilayah yang kerap disebut kawasan segitga di antara Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas.  "Mendarat di "kawasan segitiga" Kalimantan Tengah, di antara Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas. Apakah ini lokasi ibu kota yang baru? Dari sisi luasan, ini mungkin paling siap," kata Jokowi.

"Tapi, semua masih dipertimbangkan. Sebelum diputuskan, masih harus dikonsultasikan dengan DPR," imbuhnya.

Jokowi menegaskan, setiap wilayah yang menjadi calon ibu kota baru RI memiliki plus-minus dalam berbagai aspeknya. Ia meminta kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain nantinya tak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait anggaran pemindahan ibu kota. "Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, bahwa kami berharap tidak membebani APBN," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah menerima laporan mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain. Mantan wali kota Solo itu menyebut tak masalah dengan besaran anggaran tersebut asal tak dikerjakan dalam satu tahun. "Artinya juga anggaran kita siap untuk menjalani," ujarnya. (*)