KORANKALTIM.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memiliki peluang terbuka untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau kubu pemerintah di 2019. Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu dapat memperkuat barisan pemerintahan dan menggembosi kekuatan kubu oposisi.

Spekulasi tentang bergabungnya Demokrat ke kubu pemerintah karena adanya gestur politik yang ditampilkan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi.

Diketahui, AHY beberapa kali bertemu dengan Jokowi. Terakhir saat open house lebaran 2019. Tidak hanya itu, AHY-Ibas beserta istrinya juga berkunjung menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Peluang koalisi di 2019 sangat terbuka. Walaupun Demokrat tidak punya andil apapun untuk kemenangan Jokowi-MA," kata Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin seperti dikutip dari Okezone, Sabtu (8/6/2019).

Menurutnya, kubu pemerintah memerlukan Partai Demokrat untuk memperkuat konsolidasi politik demi mengamankan kebijakan hingga 2024 mendatang. "Jika Demokrat bergabung ke 01, kan oposisi jadi lemah, lalu pemerintah semakin kuat," ujarnya.

Ujang juga menanggapi wajar bila partai berlogo bintang Mercy itu bergabung ke kubu pemerintah. Pasalnya, berkoalisi dengan kubu Prabowo-Sandi justru merugikan Partai Demokrat.

"Wajar jika Demokrat ingin merapat ke kubu Jokowi-MA. Karena bagi Demokrat berkoalisi dengan kubu 02 merugikan," katanya.

Ujang berpendapat, salah satu kerugian Demokrat berkoalisi dengan kubu Prabowo adalah anjloknya perolehan suara partai tersebut di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. "Suara Demokrat di Pileg kalah oleh PKS, PKB, dan Nasdem," ucapnya.

Karena itu, sambung Ujang, hanya ada dua pilihan bagi Demokrat, yakni bergabung dengan kubu Jokowi atau menjadi poros tengah. "Tak mungkin Demokrat berada di kubu 02 karena secara de facto, koalisi sudah tercerai berai dan Demokrat juga sudah tidak nyaman," tandasnya. (*)