KORANKALTIM.COM -- Untuk pertama kalinya dalam sejarah parlemen Indonesia, DPR RI dipimpin seorang perempuan. Dia bernama Puan Maharani Nakshatra Kusyala. 

Puan resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 usai dilantik pada Selasa (1/10). 

Publik mengenal Puan. Putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri sekaligus cucu Presiden Indonesia pertama Soekarno. 

Dikutip dari cnnindonesia.com, rekam jejak Puan dimulai dari anggota organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 2006. Kemudian menjadi pengurus PDI Perjuangan.

Di internal partai tersebut, Perempuan lulusan Jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015.

Puan pertama kali mengikuti pemilu pada 2009. Ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili PDIP di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. 

Puan terpilih dengan meraih 242.504 suara dan ditempatkan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara.

Puan kemudian ditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Puan menjadi satu-satunya menko yang tidak terkena reshuffle atau pergantian kabinet kerja jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi pada Agustus 2015. Saat itu sejumlah menko diganti yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam.

Oleh beberapa pihak, hal itu dinilai tak lepas dari keberhasilan Puan mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilu 2014.

Sebelum menjadi Ketua DPR 2019-2024, Puan Maharani menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terakhir, Puan mundur dari jabatannya di Kabinet Kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024. Dia menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak, yakni 404.034 suara.

Puan Maharani juga merupakan pemilik perusahaan keluarga berupa PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk bersama sang suami Hapsoro Sukmonohadi. PT RAJA semula bergerak di bisnis real estate, lalu berganti menjadi perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas pada 2010.

Perubahan ini dilakukan saat PT RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama yang merupakan milik pribadi Hapsoro. Selanjutnya, Hapsoro menjadi Komisaris Utama PT RAJA sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Nama Puan sempat muncul dalam pemeriksaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Puan disebut menerima fee dari pengusaha.

Hal itu diutarakan sendiri oleh Setya Novanto di Pengadilan Tipikor pada Maret 2018 lalu. Akan tetapi Puan membantah.

Dia mendukung proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, dia menegaskan tidak pernah ikut dalam pembicaraan antara pemerintah dan DPR.

"Namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang jadi pernyataan Pak SN tidak benar adanya," tegas Puan pada Maret 2018 lalu.(*)