KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Aduan tentang intoleransi menjadi terbanyak yang masuk dalam situs ASN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan, dari total 77 aduan, 29 aduan terkait intoleransi, anti Pancasila 3 aduan, 17 aduan soal anti NKRI, 11 aduan terkait konten radikalisme, dan lainnya 17 aduan.

Data ini dikumpulkan sejak pertama kali diluncurkan pada 12 November hingga 25 November 2019.

"Portal aduanasn.id hari ini [Senin, 25 November 2019], sudah ada 77 aduan yang masuk. Aduan tersebut akan diverifikasi," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11), dikutip dari CNNIndonesia.com.

Nantinya, 11 satgas dari kementerian atau lembaga terkait seperti Kemenkominfo, Kemenpan RB, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kemenkopolhukam, BKN, dan Komite Aparatur Sipil Negara bakal melakukan verfikasi 77 aduan tersebut.

Pria yang akrab disapa Nando ini mengatakan dari 77 aduan tersebut, hanya 22 aduan yang relevan. Relevansi ini terkait dengan bukti yang disertakan dengan aduan tersebut. Sebab, masyarakat yang mengadu mesti mencantumkan bukti yang kuat disertai tautan dari unggahan yang dikeluhkan dan profil jelas ASN yang diadukan.

"Laporannya baru sekadar, misalnya 'seorang guru yg mengajar di sekolah ini'. Kami akan cek itu apakah guru honorer, PNS atau bukan, seperti itu. Tapi ada juga yang relevan (karena aduannya jelas), misalnya guru mengajar di sekolah ini memposting seperti ini yang anti Pancasila, itu ada beberapa," ucapnya.

Portal aduanasn.id ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme. Radikalisme yang dimaksud adalah meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

"Digunakan untuk menjadi tempat aduan portal aduan yang didukung fakta, realita yang berguna. Ini semua disediakan hanya untuk satu kepentingan yaitu untuk ke kenyamanan keluarga besar ASN dan peningkatan Key Performance Indicator (KPI) seluruh ASN," ujar Menkominfo Johnny G. Plate, saat acara peluncuran aduanasn.id, di Jakarta, Selasa (12/11).

Johnny mengatakan ASN sebagai garda terdepan penggerak roda pemerintahan harus harus dijaga tak hanya dari sisi hard skill, tapi juga soft skill serta ideologi Pancasila. 

"ASN tidak didukung hanya dengan keterampilan, tapi juga didukung dengan semangat bangsa, nasionalisme tinggi, budi pekerti, etika, humaniora," ujarnya. 

Johnny mengatakan Kemenkominfo dalam portal aduan ini akan berperan sebagai fasilitator. Terkait penindakan, ia menjelaskan K/L terkait yang akan melakukan penindakan. (*)