TANJUNG SELOR – Sebagai upaya memenuhi hak-hak anak di Bulungan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) membentuk daerah yang ramah anak. Hal demikian untuk menjamin  tumbuh kembangnya anak,  serta melindungi anak-anak dari kekerasan yang masih tinggi angkanya di kabupaten ini. 

Kepala DP3APPKB Kabupaten Bulungan,  dr Hj Aryani Arsyad mengungkapkan, setelah kedatangan Sekretaris Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI ke Tanjung Selor beberapa waktu lalu, seluruh pimpinan daerah bersama perangkat daerahnya menerapkan apa yang sudah menjadi wacana pemerintah pusat.

“Kami fokuskan kepada Kabupaten Layak Anak. Itu menjadi sasaran kita saat ini,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin. Dikatakan, Kabupaten Layak Anak adalah satu sistem yang berbasis kepada hak-hak anak. Di mana ditujukan untuk memberikan pemenuhan terhadap anak dan perlindungan kepada anak. 

Dia mengatakan, bagaimana cara kota layak anak itu berkembang dengan baik. Hal tersebut harus dibarengi dengan seluruh komponen yang ada di Bulungan untuk bergerak. “Baik pimpinan daerah, legislatif, penegak hukum, DPRD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, polisi, media massa, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, toko agama, keluarga dan anak-anak. Semua harus terlibat dan bertanggung jawab,” paparnya.

Sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Menteri PPPA Pribudiarta Nur Sitepu, ada beberapa tahapan untuk menuju Kota atau Kabupaten Layak Anak. Pertama mulai bekerja keras untuk menuju kota layak anak di Bulungan. Hal tersebut menjamin semua anak-anak terjamin untuk hidup dan tumbuh berkembangnya dengan maksimal. 

“Di dalam kota layak anak itu sebenarnya itu ada 5 klaster hak anak. Seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014, tntang perlindungan anak,” jelasnya. 

Sesuai undnag-undang tersebut, yang harus dipenuhi antara lain, hak sipil dan hak kebebasan. Dia menyarankan agar di Bulungan, khususnya Kota Tanjung Selor semua anak mendapatkan jaminan untuk dibuatkan Akta Kelahiran. Kemudian setiap anak harus memperoleh informasi yang layak anak. 

Kemudian terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, menurutnya, keluarga adalah pengasuh utama dari setiap anak. Dirinya menekankan, agar jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtua ataupun orangtua pengganti. “Kalaupun anak tersebut berada dalam Lapas, maka petugas Lapas harus berfungsi untuk menjadi orangtua,” kata dia. (son316)