SAMARINDA – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 di Kaltim ternyata mengalami cukup banyak masalah. Sehingga Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim pun berencana akan mengganti provider untuk mendukung pelayanan PPDB berbasis online pada tahun ajaran mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Disdik Kaltim, Dayang Budiarti, saat melakukan evaluasi PPDB tahun ajaran 2018/2019 bersama dengan Komisi IV DPRD Kaltim, di Sekretariat DPRD Kaltim. Senin(23/7).  “Kita akan memperbaiki untuk tahun yang akan datang. Mulai dari jaringan, data base, pokoknya semuanya yang masalah akan diperbaiki,” katanya. 

Dilanjutkan Dayang, salah satu yang menjadi masalah utama dalam PPDB lalu yakni kendala teknis dari perusahaan provider sebagai penyelenggaran jasa internet, yang mana mendukung PPDB berbasis online. Dalam evaluasi tersebut, sambungnya, adanya kritikan dan dugaan jika dalam pemiilhan provider terjadi monopoli. 

Soal ini, Dayang menyanggahnya. Menurutnya, pada pelaksanaan PPDB lalu pihaknya berkerjsama menggunakan jasa provider Telkom untuk melayani IT PPDB online di Kabupaten/kota.

“Soal itu (monopoli, Red.), kita akan coba jajaki providernya dengan opsi beberapa provider. Kalau memang baik kenapa tidak! Di tahun ini Telkom pelayanannya masih kurang, banyak gangugan,” tegasnya. 

Pada saat ganguan jaringan saat pelaksanaan PPDB berlangsung, panitia PPBD kabupaten/kota mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Sebab, teknisi provider telkom mengendalikan dan memperbaiki jaringan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, bukan di Kaltim. Hal ini menjadi salah satu, kendala panitia dilapangan. 

“Ada usulan bagaimana teknisi ini bisa di kaltim mengendalikannya. Nanti dengan pihak Telkom-nya, kepalanya yang harus kita bicarakan soal itu. Karena kita ingin ada evaluasi semuanya,” imbuhnya.

Dayag mengaku jika pelaksanaan PPDB ini banyak menemui kendala, sehingga menimbulkan banyak masalah dilapangan. Ia juga mencermati adanya usulan dari berbagai pihak masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB ditahun yang akan datang.

“Enggak bisa dihapus begitu saja, karena ni kan aturannya dari Permendikbud nomor 14/2018 tentang PPDB. Nanti kita rundingkan dulu dari evaluasi ini, kita laporkan ke Kementerian pendidikan. Bisa saja kita usulkan nanti dari kebijakan menteri untuk Kaltim misalnya, tidak memakai sistem zonasi,” tandasnya.   

“Pelaksanaan permendikbud 14/2018 tentang PPDB di kaltim menggunakan sistem zonasi paling sedikit 85 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Meliputi, jarak tempat tinggal dari sekolah dengan radius 1 kilometer,dan keluarga miskin. Sisanya, adalah dengan jalur khusus atau berprestasi. Termasuk,  jalur luar zona maksimal 5 persen dari luar daerah, luar Zona. (sab)