KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada sekolah khususnya SD dan SMP agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) di tahun ajaran baru ini.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Pokja 30, ada dugaan pungli terhadap siswa baru yang terjadi di sekolah negeri berbagai jenjang pendidikan baik SD, SMP dan SMA se-Kaltim.

“Kalau tetap melakukan pungutan tanpa prosedur yang benar, maka akan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah (Kepsek). Disdik mewanti-wanti aturan yang berlaku sebelum mengeluarkan kebijakan,” kata Kabid SD Disdikbud Kukar, Tulus Sutopo, Rabu (10/7).

Ia mengungkapkan, SE tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut rakor bersama yang dilaksanakan pimpinan KPK Koordinator Wilayah VII Bidang Pencegahan pada awal Juli lalu.

Dalam rakor tersebut menegaskan seluruh satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik baru. 

“Untuk pelaksanaan pendidikan budaya antikorupsi, satuan pendidikan diharapkan bisa bekerja sama dengan penegak hukum atau komponen lain yang ada di Kukar,” ungkapnya.

Dari rakor bersama KPK tersebut  juga dijelaskan, dalam mengisi masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) lebih ditekankan nilai-nilai pendidikan karakter serta budaya antikorupsi di masing-masing daerah atau satuan pendidikan.

“Selain pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, pada 15 Juli mendatang semua satuan pendidikan harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seluruh satuan pendidikan melaporkan hasil PPDB ke Disdikbud Kukar paling lambat 20 Juli mendatang,” ungkapnya.

“Kita tentunya berharap tidak ada pelanggaran berupa pungutan di luar prosedur pada PPDB tahun ini di Kukar,” tambah Tulus. 

Penulis: */Heriansyah

Editor: M.Huldi