KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Wacana untuk merevisi buku pendidikan sejarah pelajaran sekolah dilontarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Usul ini berangkat dari penilaian bahwa materi ajar kurang menunjukkan peran Indonesia dalam perkembangan sejarahnya sendiri. 

Menanggapi hal ini, guru sejarah ingin dilibatkan apabila revisi dilakukan.

Guru SMA Negeri 29 Jakarta, Aji Tri Wikongko berpendapat revisi buku memang perlu dilakukan. Apalagi, fakta-fakta baru sejarah selalu ditemukan setiap dilakukan penelitian. Buku pendidikan tentunya juga harus direvisi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.

Namun, pihak yang berhak terlibat dalam revisi tersebut adalah komunitas sejarah baik itu guru, dosen, sejarawan, dan para pegiat sejarah. "Menurut saya dibuka ruang bagi guru dan ahli. Kenapa mesti guru? Agar materinya juga sesuai dengan pendidikan menengah. Apalagi SMK yang cuma belajar sejarah satu tahun, bagaimana materi itu bisa disampaikan dengan proporsional?" kata Aji, Senin (11/9), dilansir dari republika.co.id.

Aji pun mempertanyakan kapasitas BPIP apabila akan melakukan revisi buku tersebut. Menurut dia, tentunya semua pihak boleh berpendapat. Namun, ia meragukan BPIP bisa memberikan konten buku yang detail.

"Apakah bisa sampai pada pertanyaan misal, membahas Amir Sjarifuddin mantan perdana menteri yang setelah mundur terlibat dalam pemberontak KPI Madiun 1948, tapi dia juga tokoh yang berperan besar dalam Kongres Pemuda. Bagaimana kita menempatkan sosok Amir dalam pandangan ideologi Pancasila?" kata Aji.

Ia menegaskan, revisi dilakukan adalah hal yang perlu. Akan tetapi, perannya harus tetap diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Bisa mungkin oleh Pusat Perbukuan yang melibatkan guru, dosen, pegiat sejarah," kata Aji lagi.

Guru SMA 8 Yogyakarta, Triyani mengungkapkan, dirinya setuju dengan revisi buku pendidikan sejarah. Sebab, ilmu pengetahuan terus berkembang dan isinya selalu bertambah.

Apabila memang ditemukan bukti penelitian yang bisa melengkapi informasi sejarah yang sudah ada maka tentunya perlu dilakukan revisi. "Kalau memang ditemukan bukti bukti penelitian yang terkait peran Bangsa Indonesia sebagai subyek yang berperan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia," kata dia.

Selain itu, penting juga ditekankan peran bangsa Indonesia yang juga aktif di dalam mengembangkan sejarahnya sejak masa lalu. Menurut dia, dengan menampilkan peran Bangsa Indonesia di dalam sejarahnya sendiri maka akan menumbuhkembangkan karakter generasi muda untuk bangga terhadap bangsanya.

"Mengingat, mereka adalah penerus bangsa dan penting untuk cinta pada bangsanya," kata Triyani.

Ia melanjutkan, sebenarnya yang juga perlu diperhatikan adalah pendidikan sejarah di SMK. Ia mengungkapkan dirinya sedih karena jam pelajaran sejarah di SMK berkurang dan hanya diajarkan pada kelas 10.

Triyani juga mengatakan, materi yang dibahas dalam pelajaran sejarah di SMK sangat tidak mendalam. Ia mengatakan, pendidikan sejarah di SMK hanya membahas dari praaksara hingga masa sekarang.

"Pembelajaran sejarah di SMK hanya kulit luarnya saja. Sementara, kalau di SMA sejarah tetap bisa dua jam di setiap tingkat dari kelas 10 sampai 12," kata Triyani.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam juga memiliki pendapat senada. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan selain memperbaiki buku juga perlu diperbaiki kurikulum sejarahnya.

Asvi menuturkan, pemerintah juga perlu menetapkan buku pegangan pendidikan sejarah. Sebab, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi terkait informasi-informasi soal sejarah Indonesia.

"Beberapa jilid dari zaman purbakala sampai Indonesia merdeka bisa jadi pegangan. Masa setelah 1945 kita perlu periksa lagi," kata Asvi.(*)