KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai debat publik Pilgub Kaltim ketiga yang dihelat di Kota Balikpapan Jumat (22/6/2018) lalu, terasa hambar.

"Debat ketiga Pilgub Kaltim ini rasanya hambar dan sama sekali tak menggugah selera. Debat ketiga yang bertajuk pelayanan publik, reformasi birokrasi dan korupsi ini, tidak sesuai dengan ekspektasi," kata Castro-sapaan akrab Herdiansyah Hamzah.

Ada tiga poin catatan dalam debat ketiga kata Castro, pertama visi misi yang tidak searah dengan tema debat. 

"Memang benar visi misi itu dinamis, tetapi berubah dalam waktu 2-3 bulan, itu aneh. Artinya, isu korupsi cenderung hanya dijadikan pelengkap saja dalam perdebatan ini. Kalau mereka peduli dan punya komitmen, seharusnya sejak awal isu korupsi sudah mereka susun dalam dokumen visi misi. Tidak bisa dengan prinsip tiba masa tiba akal dalam mengelola provinsi. Mesti ada desain utuh sejak  awal, "katanya.

Catatan kedua, lanjut dia konten debat yang kurang tajam, liar kemana-mana. kata dia harusnya difokuskan kepada desain penanganan kebocoran SDA. 

Catatan terahir,  jawaban paslon tidak terukur dan berbatas waktu. Paslon, ujar dia tidak secara tegas menentukan road map pelaksanaan program yang mereka tawarkan. Misalnya, jika tata kelola anggaran berbasis e-planing dan e-budgeting ditawarkan sebagai solusi transparansi, apakah akan diwujudkan pada tahun pertama menjabat? Bagaimana bentuk supporting sistem yang disiapkan untuk mewujudkannya?.

" Itu yang tidak tegas disampaikan oleh keempat paslon. Bahkan pertanyaan pamungkas, terkait apakah 100 hari pertama akan mencabut 809 IUP yang berstatus Non-CnC pun, justru terlihat dengan mudah mengumbar janji, yang mereka sendiri seperti tidak yakin bisa  dipenuhi atau tidak" tandasnya.

Penulis : Sabri

Editor : Desman Minang