SAMARINDA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 1, Andi Sofyan Hasdam- Rizal Effendi Muhamad Husni Fakhruddin atau Ayub, menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak maksimal.

Bagaimana tidak, ia menilai banyak kecurangan yang terjadi namun tidak ditindaklanjuti dengan baik, hingga sampai pada penindakan.

Ia mencontohkan, mengenai kecurangan-kecurangan pada saat masa kampanye, meskipun sudah ada bukti dan sudah dilaporkan, namun lagi-lagi tindakannya berhenti pada penyelidikan. Bahkan, kata dia ada laporan yang dihentikan prosesnya, karena dinilai tidak memenuhi syarat.

“Kami paling banyak melapor ke Bawaslu.

 Lebih dari 8 kalau tidak salah. Pilgub 2018 ini banyak yang salah, gaya transaksional terasa sekali. Bawaslu tugasnya menindak bukan sekedar mengawasi,” ujarnya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada Samarinda kemarin.

Selain itu, ia juga menyebut adanya indikasi politik uang. Seperti halnya paslon lain, ia merasa amat dirugikan. Karena, pasangan AnNur menurut dia hanya bermodalkan ideologi, dan pemikiran demi Kaltim. Semua upaya maksimal dilakukan, dari penetrasi program-program yang prorakyat, sampai dengan performa maksimal dalam Debat Kandidat, adalah upaya yang mereka lakukan guna menarik simpati masyarakat.

“Mau tidak mau, itu semua harus terlewatkan oleh yang bisa membeli suara,” tukasnya.

Ia membeber, jika raihan suara pasangan Sofyan-Rizal memang tidak terlalu besar. Namun ia memastikan bahwa itu adalah murni suara rakyat yang ingin Kaltim lebih baik.”

Jangan bangga dengan kemenangan yang ada. Kalau ada beli suara.

 Masa nda ada (tindakan) sama sekali, lalu apa artinya ada penyelenggara pemilu, Bawaslu, ada TNI, Polri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltim Syaiful mengaku pihaknya terus melakukan investigasi mengenai adanya dugaan kecurangan di Pilgub Kaltim 2018. Salah satunya terkait dugaan money politik.

Saiful mengatakan baru-baru ini pihaknya menerima informasi adanya dugaan politik uang. 

“Kami hanya menerima sebatas informasi saja. Untuk laporan belum ada,” singkat Saiful.

Ia menuturkan jika memang ada laporan dugaan politik uang, Bawaslu akan mengusut. Namun dia mengingatkan laporan harus disertai dengan bukti kongkret seperti foto dan saksi.

“Kalau laporan beserta bukti dilampirkan tentunya kami akan mengambil langkah. Kan sangat jelas pelanggaran money politik ke arah pidana,” terangnya.

Apalagi saat ini Bawaslu tengah mendalami kajian terkait laporan mencoblos lebih dari satu kali.

Kejadian tersebut berlangsung di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau. 

“Saat ini kami telah menangani kasus tersebut dan mendalami alat bukti sehingga bisa menentukan tindakan yang mesti diambil,” jelas Saiful.

Sementara itu, terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemprov dan kabupaten, Saiful menyampaikan pihaknya sudah melakukan proses sesuai dengan ketentuan. 

“Kalau masalah itu sudah kami tangani dan proses sesuai aturan dan ketentuan,” tegasnya. (rs/sn318)