SAMARINDA - Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemandagri) soal pergantian posisi wakil ketua DPRD Kaltim sudah diterima Sekretariat DPRD Kaltim. Dalam SK tersebut Dodi Rodonuwu digantikan oleh Muhammad Samsun. Dodi sendiri digantikan Samsun karena terjerat kasus korupsi di Kota Bontang. 

“Tadi pagi (kemarin pagi, Red) saya sudah terima SK Kemendagri untuk pergantian posisi wakil ketua DPRD Kaltim dari Dodi ke Samsun,” kata Kata Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun saat dihubungi media ini, Senin (23/7) kemarin. 

Dengan keluarnya SK tersebut, dalam waktu dekat ini DPRD Kaltim akan menggelar rapat paripurna. “Kalau tidak ada halangan, Senin depan akan kita Paripurnakan,” terang Alung-sapaan akrab HM Syahrun.

Muhammad Samsun yang dihubungi media ini  mengaku sudah mendengar adanya SK Kemendagri soal pergantian posisi wakil ketua DPRD Kaltim, dari Dodi ke dirinya.

“Namun saya belum ada menerima salinanya. Sebab surat itu langsung ke Sekretariat DPRD Kaltim,” katanya.

Atas penunjukan tersebut,  Samsun mengaku biasa-bisa m. Bagi dia pergantian tersebut adalah siklus kepemimpinan. 

“Perasaan saya bisa saja, sebab ini penugasan partai yang harus dilaksanakan. Penugasan mau tidak suka harus kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab,” tandasnya.

Penunjukan Samsun sebagai Wakil Ketua DPRD di Karang Paci berdasarkan surat ketetapan DPP PDIP Nomor 063/TAP/DPPVII/2014, tanggal Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten/Kota dari PDIP.

Surat keputusan atas penunjukan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno DPP PDIP pada tanggal 3 Mei 2018. Surat itu ditandatangani oleh Bambang DH selaku Ketua DPP dan Sekjend DPP Hasto Kristianto pada tanggal 4 Mei 2018.

Dalam pengesahan dan penetapan tersebut DPP menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural partai dan seluruh anggota DPRD Kaltim dari PDIP  untuk mengajukan Samsun jadi Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dalam surat tersebut, jika ada mengidahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan tersebut akan diberikan sanksi organsasi. (sab)