SAMARINDA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kaltim mengajak Persatuan Guru (PGRI) Kaltim untuk bekerja sama dalam mengawal sektor pendidikan. Sebagai pelaku hukum, LBH GP Ansor lebih menekankan adanya upaya bantuan hukum terhadap pelaku pendidikan. Mulai dari pendampingan hingga pembelaan jika terdapat masalah hukum terlebih sampai ke meja hijau.

Beberapa contoh kasus misalnya, kriminalisasi guru dan status kerja honorer guru yang selama ini meresahkan. Tak luput juga soal hak-hak guru secara hukum. 

Terkait masalah honorer, saat ini yang masih menjadi perdebatan adalah guru honorer yang tak bisa menlanjutkan karir menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan berbagai alasan. Misalnya, usia yang tak memenuhi kriteria, 35 tahun, padahal masa kerja guru honor sudah belasan tahun. Dia tak bisa mengikuti tes sebagai ASN hanya karena usianya sudah melampaui batas maksimal. Inisiasi LBH GP Ansor Kltim ini disambut baik oleh PGRI KALTIM. 

Ketua LBH Ansor Kaltim, Rusdiono menyatakan setiap penyelesaian masalah hukum, sejauh guru yang selalu menjadi sasaran objek. “Adapun rencana ke depan kami siap melakukan penyuluhan hukum, sehingga guru yang ada di Kaltim mampu memahami batasan-batasan dalam mendidik siswa,” kata Rusdiono usai pertemuan yang digelar di Gedung Guru Samarinda, Jalan Harva, Samarinda, kemarin.

Selain itu, Rusdiono juga menambahkan pihaknya akan mengawal segala proses hukum yang melibatkan pelaku pendidikan bersama. 

Dia menyebutkan salah satunya contoh kasus yang terjadi di Kutim, ada salah satu guru yang diseret ke ranah hukum. (**)