KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun memiliki penilaian khusus terhadap Sarkowi V Zahry, rekannya sesama penghuni Gedung Karang Paci. 

Sarkowi yang merupakan politisi muda dari Partai Golkar itu dinilai memiliki kemampuan yang baik, karena bisa memprediksi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) jauh sebelum wacana ini ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Karena itu, Samsun menilai Sarkowi layak menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang nantinya akan berpindah dari Jakarta ke Kaltim itu. “Jadi benar ya, ada jejak digital tulisan beliau (Sarkowi, Red) tahun 2010 lalu. Saya pikir dia layak jadi Gubernur DKI Samboja nanti,” ujar Samsun, Jumat (30/8) kemarin.

Selain itu, pengalaman Sarkowi menjadi anggota legislatif selama tiga periode dianggap sudah cukup matang. Ditambah lagi, Sarkowi juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar). Sehingga dianggap paham mengenai persoalan masyarakat di wilayah yang ditunjuk Presiden sebagai pengganti Jakarta itu.

Diwawancarai terpisah, Sarkowi menganggap  apa yang diungkap Samsun masih terlalu dini. “Belum ke sana.  Orang ibu kota aja belum pindah. Kita baru bicara pemindahan IKN. Status ke depan yang harus dipikirkan seperti apa,” ungkapnya tenang.

Ia justru lebih tertarik bicara Kabupaten Kukar menjadi provinsi. Termasuk Mahakam Ulu, Kutai Barat, Bontang, Kutai Timur dan  wilayah pesisir harus dimekarkan. Kemudian Kecamatan Kota Bangun diubah menjadi kabupaten, lalu Tenggarong menjadi kota madya, tanpa melupakan pembentukan Kabupaten Kutai Tengah. Dengan demikian, Kukar bisa menjadi  Provinsi Kutai Raya.

“Gagasan saya ke depan seperti itu. Bahwa dengan pindahnya IKN ini, masih banyak hal yang harus kita persiapkan terkait administrasi pemerintahan juga,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dengan mengusulkan nama ibu kota yang baru nantinya. “Silakan saja, kan banyak beredar misal Penajam Kertanegara jadi Pakunegara. Ya, itu bentuk ekspresi dari masyarakat Kaltim dalam menyambut pemindahan IKN. Yang terpenting IKN  ini juga harus melibatkan  masyarakat,” tandasnya. 

Penulis: */Rusdi

Editor: M.Huldi