JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai ada kencenderungan dari sejumlah anggota DPR yang ingin melemahkan KPK di balik pembentukan Pansus tersebut. Dia menilai dari ratusan anggota DPR ada kemungkinan suara mendukung atau melemahkan KPK. 

“Di DPR ada 10 fraksi, 560 anggota, dan lain-lain, tak mungkin suaranya satu. Saya juga tak ingin bantah, mungkin saja di antara 560 itu punya agenda melemahkan KPK. Yang jadi salah, itu semua dianggap melemahkan,” ungkap Arsul dalam Diskusi Polemik Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Di internal Pansus KPK, kata Arsul, anggota Pansus sudah membahas sejumlah rekomendasi yang dalam pemberantasan korupsi. Arsul secara tegas menyatakan, partainya tidak setuju jika Pansus meminta KPK hanya menjalankan fungsi pencegahan dalam memberantas korupsi.

“Posisi PPP, kami tak akan setujui kalau ada rekomendasi Pansus yang inginkan KPK ke depan, lakukan fungsi pencegahan dalam korupsi. Bagaimana fungsi penyelidikan, penyidikan dan sebagainya?” tegasnya.

Arsul menjelaskan, jika DPR ingin mengonfigurasi fungsi penegak hukum, sebaiknya harus ditata secara menyeluruh dan komprehensif. 

“Kita kembalikan ke sudut pandang lembaga hukum yang menyelidik dan menyidik, tidak menuntut dan sebaliknya,” kata Arsul.

Dugaan pecah kongsi Pansus KPK akhirnya terkuak. Setidaknya dua partai di Senayan, PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional sudah tak sejalan.

PDI Perjuangan melalui Sekjen Partai, Hasti Kritiyanto memberikan sinyal mendukung masa kerja pansus di perpanjang. Seperti diketahui masa kerja pansus sudah akan habis pada 28 September ini. Dukungan ini menyusul, kinerja Pansus yang belum maksimal dalam mengumpulkan kesimpulan akhir.

“Sekiranya belum selesai dan diperlukan pendalaman lebih lanjut, ya tentu saja diberikan ruang bagi pansus untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (24/9).

Namun begitu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyatakan tidak mendukung perpanjangan Pansus Hak Angket KPK. “Enggak (perpanjang). (Sudah) Selesai,” kata Zulkifli di Jakarta, Minggu (24/9). (vvi)