PENAJAM -  Pemkab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bersama jajaran terkait dan masyarakat mendeklarasikan gerakan anti hoax mengantisipasi isu sara jelang pilkada serentak 2018.

“Deklarasi anti hoax itu positif dalam upaya melakukan antisipasi penyebaran berita tidak benar,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Darmawan, ketika ditemui di Penajam, Kamis (28/9) lalu.

Pemkab Penajam Paser Utara berencana mendeklarasikan Gerakan Anti Hoax di kalangan SKDP serta masyarakat mengantisipasi beredarnya pemberitaan atau informasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Menurut Darmawan, Gerakan Anti Hoax tersebut agar berita tidak benar dan menyesatkan tidak meluas yang dapat mengganggu kinerja, bahkan akibatnya bisa buruk bagi masyarakat. Deklarasi Anti Hoax itu rencananya digelar pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017.

Darmawan menjelaskan, Deklarasi Anti Hoax tersebut untuk sosialisasikan undang-undang dan peraturan yang mengatur terkait penyebarluasan informasi.

“Regulasi yang mengatur tentang informasi, serta kebenaran informasi yang layak untuk dikonsumsi dan disebarluaskan perlu disosialisasikan,” ujarnya.

Gerakan Anto Hoax di Kabupaten Penajam Paser Utara, juga untuk meminimalisir berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya terutama sara menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati pada Juni 2018.

Deklarasi Anti Hoax Pemkab Penajam Paser Utara tersebut lanjut Darmawan, melibatkan TNI dan Polri, kejaksaan, tokoh masyarakat serta media massa.

Bukan hanya itu tambahnya, pemerintah kabupaten juga membentuk Tim Anti Berita Hoax atau berita bohong untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah setempat.

“Pembentukan Tim Anti Berita Hoax itu sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum pemilihan kepala daerah serentak digelar,” kata Darmawan. (ant)