Penulis : Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Kaltim. Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kukar TA 2023.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menerima WTP ini bersama ketua DPRD kota dan kabupaten lainnya dari 10 daerah yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Agus Priyono di Ruang Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (3/5/2024) pekan lalu.

Abdul Rasid secara pribadi maupun atas nama lembaga mengucapkan selamat kepada pemerintah dan masyarakat atas capaian WTP 2023 dari BPK mendapatkan penghargaan yang terbaik ini.

“WTP 2023 yang diterima di 2024 ini jadi yang 6 kali berturut-turut, mudah mudahan dengan diraihnya WTP ini bisa menjadi motivasi kita semua, untuk menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola keuangan yang lebih bagus kedepan,”  harap Rasid saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Rabu (8/5/2024).

Hal senada ditegaskan Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan pihaknya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran, seperti Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD juga lembaga legislative dan seluruh jajaran atas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan di Tahun 2023 sudah selesai diaudit dengan hasil WTP.

Ditegaskan Edi, opini WTP yang diterima merupakan indikator tata kelola keuangan Pemkab Kukar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Yang penting, bagaimana dari kegiatan-kegiatan yang kita pertanggung jawabkan di dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kukar ini memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegas Edi. 

Editor: Aspian Nur