SAMARINDA - Sebuah daftar kota yang masuk paling nyaman dan tidak nyaman dihuni di Indonesia beredar. Bukan hal yang aneh, kota tetangga Balikpapan masuk dalam kategori kota yang nyaman atau layak huni. Namun, daftar yang belakangan diketahui merupakan hasil survey dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia mendadak jadi perhatian publik. 

Pasalnya, survei itu menempatkan Kota Samarinda menjadi salah kota yang tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin kepada Koran Kaltim mengaku survei tersebut tak berpengaruh kepada Samarinda.

“Rilis itu tidak berpengaruh, tidak masalah, tapi jadi cambuk buat kami Pemkot untuk meingkatkan kinerja agar lebih baik,” ujarnya ditemui usai menghadiri Peresmian Puskesmas Segiri Sabtu (3/2).

Namun demikian, melihat survei tersebut kata dia tak bisa ‘saklak’. Harus diperhatikan benar, parameter apa yang digunakan. Menurut Sugeng, jika yang disebut adalah Kota Layak atau tidak layak, nyaman atau tidak nyaman. Indikatornya harus jelas dan konkrit.

“Kalau yang namanya tidak layak kan gak didatengin orang. tapi nyatanya angka migrasinya tinggi. ekonomi tumbuh, pendidikan tumbuh, layanan kesehatan juga baik, fasilitas kesehatan juga terus bertambah, dimana letak tidak nyamannya,” katanya.

Meski ia tak menampik sejumlah hal Pemkot Samarinda masih belum dapat maksimal, seperti penanggulangan banjir, namun Sugeng mengatakan survei tak boleh dilakukan hanya dari satu sisi saja.

“Apakah itu dilihat dari satu sisi saja, liat jalan-jalan begini lalu menyimpulkan tidak nyaman. Sekarang mau ini tidak baik bagaimana, lha wong ekonomi bertumbuh. Tapi orang kan kesini, artinya disini orang nyaman. Orang dari Jawa ke Samarinda cari kerja.  Kalau logikanya orang sudah tidak layak orang pada pergi dari Kota ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda Muhammad Faisal enggan menanggapi hal tersebut. Menurut dia, pada momen seperti jelang Pilkada, hal-hal tertentu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, hanya untuk meraup kepentingan pribadi. “Wah saya tidak bisa komen dulu,” ujarnya singkat.

Selasa (30/1) IAP merilis hasil survei kelayakan huni dari 26 kota dan 19 provinsi di Indonesia. Diantaranya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Makassar dan Manado.

Dalam survei itu, IAP menempatkan kota paling layak huni yakni Solo (1/66,9 persen), Palembang (2/66,6 persen), Balikpapan (3/65,8 poersen), Denpasar (4/65,5 persen), Tengerang Selatan (5/65,4 persen), Semarang (6/65,5 persen) dan Banjarmasin (7/65,1 persen). 

Sementara kota tidak layak huni diantaranya Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekanbaru, Samarinda, Lampung, Medan, dan Makassar. 

Survei bertajuk Most Liveable City Index (MLCI) 2017 ini menggunakan 7 parameter diantaranya kebutuhan dasar warga, partisipasi masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya, kualitas lingkungan, keamanan dan keselamatan, dan sarana dan prasarana kota. 

Hasilnya, nilai rata-rata nasional kota layak huni sebanyak 63,2 persen. 

Artinya masih ada 36,8 persen yang belum merasa nyaman tinggal di kotanya. Dari 7 kota yang masuk top cities alias berada di atas rata-rata, angkanya mencapai 65,4. Sementara dibawah dari angka tersebut, IAP menggolongkannya sebagai kota tidak layak huni. Kota Samarinda mendapat angka 56,9 persen. (rs)