SAMARINDA – Pengentasan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah khusunya dari Dinas Sosial (Dinsos). Namun berdasarkan pengakuan dari Kepala Dinsos Samarinda Ridwan Tassa, hingga kini jumlah warga miskin di Kota Tepian tidak terdata secara maksimal.

“Sampai saat ini kita tidak bisa mengatakan jumlah warga di Samarinda ini tepatnya berapa. Data warga miskin di pusat beda serta data kelurahan pun beda, makanya kami akan bentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus untuk pendataan,” tegas Ridwan.

Mantan asisten III ini juga mengatakan angka kemiskinan di Samarinda memang dibawah skala nasional, namun ia sangat menyayangkan pendataan warga miskin hanya memakai data yang terdahulu.

“Sehingga data yang selama ini terpakai itu kurang update, padahal data warga miskin itu penting agar kita juga bisa mengukur seberapa tingkat keberhasilan kita mengentaskan kemiskinan di kota ini,” tegasnya.

Setiap warga miskin itu saat ini wajib mendapatkan empat bantuan dari pemerintah pusat yaitu bantuan sembako yang sudah disebarkan dalam setiap Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang saat ini tersebar dalam 20 tempat.

“Masing-masig kube melayani 10 warga miskin yang akan bertransaksi menggunakan kartu dari Himbara (Himpunan Bank Negara) yang sudah kami pilh yaitu dari BRI. Jadi tidak ada lagi pembagian beras yang dulunya disebut rastra tapi sekarang mereka akan mendapatkan sembako dari Kube itu,” jelasnya.

Selain bantuan sembako, Ridwan juga menyebut pemerintah wajib menjamin warga miskinnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Makanya untuk mewujudkan itu semua perlu ada by name by address. Kalau data saja kita masih kewalahan bagaiamana kita mengukur kesuksesan program pengentasan kemiskinan,” tuntas Ridwan. (ms)