SAMARINDA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan evaluasi semua program yang  dilaksanakan selama semester I 2017, guna untuk melihat efektivitas dari kegiatan tersebut  sekaligus untuk mencari titik kelemahan jika ditemukan. 

"Rapat evaluasi akan kami gelar pada 25 Juli. Banyak yang akan kami evaluasi seperti Kampung KB yang saat ini sudah ada 45 unit di Kaltim. Bisa saja kemungkinan ada kendala dalam usaha memajukan kegiatan di Kampung KB," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli, kemarin.

Di Provinsi Kaltim terdapat 109 kecamatan, sedangkan targetnya pada 2017 adalah semua kecamatan di Kaltim harus terbentuk Kampung KB sehingga masih sekitar 60 persen target yang harus diwujudkan tahun ini.

Selain evaluasi program dalam satu semester ini, evaluasi bulanan juga akan dilakukan, termasuk evaluasi program selama satu tahun sebelumnya, guna melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi agar program di tahun berikutnya lebih baik.

Selain Kampung KB, hal lain yang akan dievaluasi adalah program kemitraan dengan mitra kerja seperti program kerja sama dengan Korem 091/ASN, yakni terkait pembinaan melalui Bakti TNI dalam rangka menyukseskan program KB Kesehatan yang menunjang penguatan kegiatan di Kampung KB. 

Selain itu juga akan dilakukan evaluasi oleh Forum CSR Pertambangan yang telah membina 17 Kampung KB di Kaltim. Diharapkan forum ini terus optimalkan dalam memajukan masyarakat yang telah memiliki Kampung KB.

Hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat evaluasi di antaranya mengenai pembinaan di daerah-daerah percontohan dalam menggerakkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBPK).

Ia juga mengaku telah melakukan pelatihan terhadap semua kader pengelola KB di desa/keluarahan yang sudah terbentuk Kampung KB.

"Pelatihan bagi pengelola KB diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah mencanangkan Kampung KB, karena bukan bukan sekedar mencanangkan yang kami inginkan, tetapi betul-betul dilaksanakan bagaimana upaya meningkatkan pembangunan keluarga dan mengembangkan potensi lingkungan," ujarnya.

Menurutnya, paradigma pembangunan pedesaan yang selama ini menekankan pola dari atas ke bawah sudah tidak relevan, karena masyarakat desa sebagai objek pembangunan justru tidak dilibatkan dari awal perencanaan. 

Oleh karena itu, saat ini pembangunan dilakukan mulai usulan dari bawah untuk dibawa ke atas, teknik seperti ini salah satunya juga melalui Kampung KB yang mengajak peran masyarakat aktif dalam membangun lingkungannya sendiri.

"Partisipasi masyarakat pedesaan menjadi faktor dominan dalam membangun, sehingga berbagai gagasan dan inovasi dapat diintegrasikan melalui kegiatan lintas sektor seperti penyuluhan, program KB, pertanian, kehutanan, kependudukan, PAUD, dan Posyandu," kata Eli. (ant)