SAMARINDA – Selain fokus dalam kegiatan penanganan banjir di Jalan Wahid Hasyim, Pemkot Samarinda juga tetap rutin melakukan melaksanakan kegiatan pengendalian banjir. Salah satunya dengan mengoptimalkan water master mengeruk sedimen di sejumlah polder. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Budi Tristiyono, Senin (6/6).

“Memang anggaran tahun ini sangat minim hanya Rp5 miliar dengan kegiatan kami yang sangat banyak, yaitu pengoperasian alat transportasi dan kegiatan pembersihan drainase oleh swakelola termasuk untuk water master,” kata Budi.

Selain kekurangan anggaran, personel swakelola yang berada di bawah naungan bidangnya juga hanya 80 orang dengan alat transportasi hanya 10 unit.

Namun, menurut Budi hal itu masih bisa disesuaikan mengingat anggarannya hany Rp5 miliar sehingga tidak memungkinkan untuk menambah personel dan alat transportasi.

“Memang persoalannya saat ini yaitu anggaran, makanya nanti dalam APBD Perubahan saya akan usulkan Rp2 miliar lagi untuk menunjang pekerjaan ini,” jelasnya.

Menurutnya, posisi water master saat ini berada di Jalan Pangeran Antasari Polder Gang Indra.

Sebelumnya, Budi menargetkan dapat mengeruk hingga 10 ribu meter kubik, namun saat ini pengerjaannya masih terhambat karena cuaca yang sering hujan.

“Membuang disposalnya (hasil kerukan sedimen) di Bengkuring, makanya sejak hujan tidak bisa mengangkut kesana karena dump truck tidak bisa lewat. Sehingga pengerjaan di polder gang Indra masih belum tuntas,” urainya.

Meskipun pengerjaan belum tuntas di Gang Indra, Budi juga memiliki perencanaan untuk mengeruk sedimen di sungai yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul). Jika itu berhasil alirannya akan tembus ke Sungai Karang Mumus (SKM) serta dapat mengurangi banjir di seputaran Jalan Pramuka, Kampus Unmul dan sekitarnya. 

Kondisinya saat ini sungai yang tepat berada di belakang Fakultas Kedokteran hanya memiliki lebar 3,5 meter, sehingga perlu dilebarkan aliran hingga 15 meter.

“Namun kami baru menyampaikan surat kepada rektornya Senin lalu, sehingga kami masih menunggu persetujuan rektor. Setelah ada izin baru kami bergerak mengeruk sungainya. Hanya saja itu bukan kegiatan permanen, makanya kamipun masih menunggu anggaran untuk kegiatan permanennya yang akan dikerjakan oleh kontraktor,” pungkas Budi. (ms)