SAMARINDA - Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU Perumahan Rakyat, Hardi Simamora membeber data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah alias masih menumpang di rumah keluarga. Data tersebut cukup mencengangkan, di mana terdapat 7,6 juta tersebar di seluruh Indonesia.

“Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, terdapat 7,6 juta KK di seluruh Indonesia yang menumpang di rumah keluarga, karena belum punya rumah yang layak, termasuk di Kaltim. Karena itu, target Kementerian PUPR menurunkan 2,2 juta, meski hanya bisa menurunkan 10 persen dari jumlah tersebut,” kata Hardi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemahaman, Urgensi, dan Penyusunan RP3KP serta Forum Sinkronisasi Pendataan Provinsi Kaltim Tahun 2017 di Hotel Bumi Senyiur, 24 Juli lalu digelar Dinas PUPR Kaltim yang dihadiri Gubernur Kaltim dan seluruh kepala daerah di Kaltim.

Bahkan, upaya dilakukan tak hanya berharap dana APBN, tapi memaksimalkan alokasi APBD dan APBDes dalam membantu pencapaian target membangun rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hardi berharap dapat menekan jumlah tersebut dengan berharap APBD kabupaten dan kota, serta APBDes. 

Sehingga pencapaian program dicanangkan Presiden Joko Widodo membangun sejuta rumah bagi MBR dapat tercapai sesuai harapan. Sebab, pencapaian saat ini membangun rumah untuk 800 ribu unit. 

“Kita akan maksimalkan pencapaian program dicanangkan Presiden Joko Widodo membangun sejuta rumah, tak hanya melalui APBN, tapi berharap dari APBD dan APBDes guna membantu membangun rumah layak bagi MBR. 

Bisa saja setiap desa membangun 5 unit, maka 80 ribu desa di Indonesia wujudkan 400 ribu unit rumah,” harap Hardi didampingi Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Kementerian PUPR, La Usman.

Usman menambahkan tantangan dihadapi guna mewujudkan kekurangan rumah di Indonesia, khususnya di Kaltim tetap digencarkan. Salah satunya dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Kaltim dengan seluruh kepala daerah di Kaltim, sehingga misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman benar-benar tercapai sesuai harapan. 

“Kekurangan rumah layak huni di Indonesia ada 13,5 juta. Dari jumlah tersebut, ada 7,6 juta KK yang tidak memiliki rumah. Ini menjadi tantangannya, karena itu kami menggandeng Pemda untuk mencapai tujuan mulia ini,” tambah La Usman.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Taufik Fauzi selaku instansi teknis dalam pencapaian program nasional di Kaltim berterima kasih kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut. Diantaranya Bupati Kutai Timur, Bupati Mahakam Ulu, Wakil walikota Balikpapan, Sekda Kukar, Sekda Bontang, Sekda Paser dan kepala daerah lainnya. 

“Komitmen kepala daerah membantu pencapaian program sejuta rumah termasuk di Kaltim sangat diharapkan guna mengurangi jutaan KK yang belum punya rumah layak huni di Indonesia,” singkat Taufik.

Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan peluncuran website, buku profil dan buletin Pokja PKP Kaltim dilakukan Hardi Simamora didampingi Ketua I Pokja PKP Yusliando, Kepala Satker SNVT La Usman, Sekretaris Pokja PKP Kaltim Hendra Irfani dan Konsultan Pendataan Elvyani NH Gaffar dan Eka Armada. (kk)