SAMARINDA – Usai membahas panjang lebar bersama pihak legislatif, Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin menyatakan APBD Perubahan masih fokus penuntasan utang terhadap pihak ketiga. Hal ini pun menepis adanya sebutan defisit anggaran.

“Ya tidak bisa dibilang defisit juga karena ada beberapa kegiatan yang dirasionalkan. Selain itu ada juga beberapa utang yang akan kami tuntaskan pembayarannya sekitar Rp200 miliar lagi,” ujar Sugeng. Meski tidak merincikan utang tersebut, namun ia menyebutkan tahun 2018 mendatang belum bisa bebas dari kewajiban membayar utang.

“Ya karena bisa juga ada kegiatan yang tidak selesai tahun ini dan akan menjadi utang yang harus dibayar tahun depan. Makanya kegiatan-kegiatan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus dirasionalkan untuk menutupi hasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak tercapai jadi tidak defisit,” terang Sugeng.

Ia pun memastikan beberapa kegiatan OPD yang berhubungan dengan kegiatan penanggulangan banjir dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan diprioritaskan dalam APBD-P tahun ini.

“Untuk dua kegiatan itu (banjir dan RTH) kami anggarkan sedikitnya Rp60 miliar, sisanya untuk membayar utang dan pembebasan lahan,” tuturnya.

Lebih rincinya ia menyebutkan untuk anggaran pembebasan lahan totalnya Rp11 miliar, salah satunya untuk pembebasan lahan untuk jalur pendekat dari Jembatan Mahkota II menuju Kelurahan Mugirejo.

“Karena untuk melakukan pembangunan selanjutnya memang harus diselesaikan dulu persoalan lahan, maka dari itu dalam APBD-P kita juga akan menyisihkan anggarannya untuk pembebasan lahan,” demikian Sugeng.

Sebelumnya di jadwalkan penyerahan nota kesepakatan APBD Perubahan akan dilaksanakan pada hari ini (21/8), namun masih tertunda dan rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (23/8). (ms)