SAMARINDA -  Membahas persoalan banjir, hingga kini belum ada solusi yang tepat untuk mengurangi banjir di Samarinda. Bahkan anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam batang tubuh APBD murni tahun ini, harus tertunda pelaksanaanya. Padahal sudah berbagai kajian dari akademisi dijalankan, namun hasilnya justru genangan banjir kian menjalar ke berbagai wilayah di Kota Tepian.

Memasuki tahun 2017, saat ini pemkot berencana untuk kembali membuat pengkajian baru agar dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Sejauh ini memang sudah ada kajian tersebut itu. tapi dengan adanya perubahan kondisi dari 2005 sampai 2017 tentu banyak yang mengalami perubahan. Dengan demikain perlu ada review,” ujar Kabid Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Samarinda Budi Tristiyono. 

Ia pun mencontohkan seperti polder Gang Indra yang saat ini kondisinya tidak seperti saat pertama kali dibangun. Sehingga pihaknya pun berencana untuk menggandeng UIP semarang untuk mereview ulang kajian yang sebelumnya.

“Mengenai dana terbatas tinggal kita kita manfaatkan saja yang ada. Kita masih kekurangan dana untuk merawat semua fisik yang ada. Seperti drainase dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Tahrir justru punya pandangan berbeda dengan hal ini.

“Sebenarnya tidak perlu banyak kajian, Kalau misalnya ada wacana seperti itu lagi tentu tidak bisa serta merta. Bahasanya kurang lebih sama. Belum terbukti. Belum sepenuhnya terlaksana. Justru itu bakal menimbulkan pertanyaan,” urai politis Golkar.

Ia pun menilai pemkot yang kurang serius melaksanakan program yang telah dirancang. 

“Ada kecenderungan di pemkot ini seperti istilah tiba massa tiba akal. Artinya nanti program di sini belum selesai karena hanya mengejar anggaran jadi dipaksakan. Contoh proyek MYC penanganan banjir di dua jalan. Kami minta di pending kami sampai itu masih mempertanyakan dampak sosial. Jangan sampai dikucurkan tapi banjir masih terjadi,” demikian Tahrir. (ms)