SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD Samarinda sepakat membatalkan agenda yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (8/9), Rumah Jabatan Walikota Jalan S Parman. Padahal agenda tersebut menjadi prioritas yaitu pengendalian banjir yang berada di kawasan Persimpangan KH Wahid Hasyim dan Jalan DI Panjaitan, dikerjakan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak. 

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Asli Nuryadin anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan untuk pengendalian banjir skema MYC tetap akan digunakan namun untuk kegiatan lainnya.

“Angkanya Rp35 miliar itu akan digunakan tetap untuk program yang bersentuhan dengan banjir. Bahkan nilainya bisa lebih, sebab ada beberap utang yang juga masih direview BPK untuk pembayarannya. Jadi anggarannya digunakan untuk kegiatan pengendalian banjir,” ujar Asli.

Sebagai dapur pemkot Samarinda, ia menyebutkan kegiatan penanggulangan banjir akan dimaksimalkan dengan kegiatan-kegiatan untuk normalisasi drainase namun tersebar di berbagai wilayah.

“Karena banjir ini kan sudah menyebar, makanya kalau hanya dikerjakan di satu titik saja menggunakan MYC tentu kita juga harus memikirkan risikonya ke depan. Makanya ke depan kita akan maksimalkan kegiatan-kegiatan yang kecil tapi menyebar, khususnya untuk optimalisasi drainase namun dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Seperti yang sudah dijalankan tim hantu banyu membersihkan drainase di bawah flyover sehinga dapat mengurangi volume banjir yang ada di kawasan tersebut.

“Memang kita tidak bisa memprediksi bagaiamana kondisi keuangan kita kedepannya. Makanya kalau bisa kita jalankan kegiatan yang kecil namun bisa mengurangi banjir, harusnya bisa dimaksimalkan kegiatan seperti ini. Namun jelas semuanya berupa kegiatan dan tidak ada pembelian alat berat, kecuali nanti di APBD murni tahun depan kalau ada usulan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” demikian Asli. (ms)