SAMARINDA – Menjelang akhir tahun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk memaksilkan kegiatan dengan anggaran yang minim. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Endang Liansyah. 

“Tahun ini anggaran kami hanya Rp500 juta, itu pun harus dibagi-bagi ke tiap bidang. Bahkan untuk dana operasional saja masih harus dana pribadi,” kata mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Samarinda.

Ia pun memahami pemerintah saat ini masih dilanda defisit anggaran, sehingga untuk pembagiannya kepada setiap OPD dikucurkan berdasarkan skala prioritas.

“Makanya sampai saat ini kami terus berupaya memaksimalkan anggaran yang ada. Kami juga sudah mengajukan anggaran tambahan pada APBD Perubahan dan alhamdulillah yang disetujui Rp25juta,” jelasnya.

Dari anggaran tersebut lanjut Endang, digunakan untuk membantu dalam kegiatan bencana yang tidak termasuk tanggap darurat.

Apalagi di ibukota Kaltim ini termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana alam sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Seharusnya untuk anggaran idealnya Rp40 miliar. Karena bencana tidak bisa diperkirakan, namun kami hanya bisa pasrah dan berharap kerjaan kami ini dapat membantu masyarakat,” imbuhnya.

Selain untuk kegiatan penanggulangan bencana, Endang juga menyebutkan ada anggaran untuk tanggap darurat senilai Rp1,3 miliar.

“Namun anggaran itu bukan diserahkan ke kami melainkan di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan lagi anggaran itu tidak bisa langsung dicairkan, melainkan harus ada persyaratan khusus, sehingga tidak bisa sembarangan mencairkan,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan segala kegiatannya, BPBD Samarinda Endang juga memaksimalkan timnya dalam Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana.

“Mereka bekerja 24 jam untuk memantau perkembangan, menerima laporan dan juga melaporkan,” pungkas Endang. (ms)