BALIKPAPAN - Wali Kota Rizal Effendi menyampaikan nota penjelasan pelaksanaan APBD 2016, kepada DPRD dalam rapat paripurna, Senin (10/7) kemarin.

Dalam laporan disebutkan, realisasi APBD 2016 untuk belanja daerah sebesar Rp2,1 triliun dari yang ditetapkan Rp2,4 triliun. Sementara pendapatan daerah Rp2,2 triliun, namun realisasi Rp1,9 triliun.

Pada APBD 2016 lalu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA sekiar Rp102 miliar. Angkat itu, didapat dari selisih target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp241 miliar, dengan penghematan belanja sebesar Rp343 miliar

Rizal dalam paparanya menerangkan, realisasi untuk belanja langsung Rp1,26 triliun dari Rp1,53 triliun yang ditetapkan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai,  belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Masih dikatakan Rizal, masih terdapat kekurangan Rp145 miliar dari kegiatan dan realisasi dari SKPD 2016 lalu. Hal ini disebabkan, tidak terserapnya realisasi alokasi transfer pemerintah pusat, melalui dana bagi hasil yang menyebabkan ketidaktersediaan kas daerah, dalam merealisasikan berbagai kegiatan belanja modal yang telah dianggaran dan dilaksanakan.

“Oleh karena itu Pemkot memutuskan untuk mengalokasikan kembali kegiatan tersebut, sebagai utang pemerintah kota kepada pihak ketiga pada APBD 2017,” kata RIzal.

Menanggapi pelaksanaan APBD 2016, Ketua DPRD Abdulloh mengapreasiasi upaya Pemkot. Apalagi di tahun 2016, Pemkot kembali meraih audit BPK dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Bahkan terkait hutang Pemkot, menurut Abdulloh pada pelaksanaan APBD 2017 hanya menyisakan sekitar Rp4 miliar. Menurutnya utang pada 2016 Rp145 miliar, disusun saat anggaran berjalan di tahun lalu.

“Permasalahan di APBD 2016 relatif tidak ada, dam utang kita hanya menyisakan Rp4 miliar. Kan sudah mulai dicicil pembayaran dari kegiatan yang ada,” sebut Abdulloh.

“Sudah tidak ada masalah karena kami tidak membuat kegiatan baru sambil bayar hutang. Kan kita bayarkan setiap ada anggarannya,” demikian Abdulloh. (din)