BALIKPAPAN - Kantor Kementerian Agama Balikpapan meminta perusahaan pelayanan jasa travel haji, dan umrah Balikpapan, melaporkan setiap kegiatan memberangkatkan jamaahnya. Tujuannya sebagai antisipasi persoalan di kemudian hari, sekaligus pemantauan keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI), yang berangkat umrah.

Kantor Kemenag Balikpapan melansir, hanya ada 15 perusahaan travel pemberangkatan umrah di Balikpapan, yang rajin melaporkan kegiatannya.

“Di sini banyak perusahaan travel, dan masih 50 persen yang belum lapor, setiap akan memberangkatkan umrah,” kata Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Balikpapan, Shaleh, kemarin.

“Di Balikpapan ada 3 (perusahaan travel dan umrah) yang punya izin sendiri (lokal) dari Kemenag Pusat. Mereka jauh lebih aman karena lebih mudah diawasi, karena kantornya dekat ada di sini. Mereka rajin mengirimkan laporan pemberangkatan, sehingga memudahkan dalam pengawasan,” ujarnya.

Menurut Shaleh, pihaknya memiliki kewajiban melakukan pengawasan di daerah, bagi pemberangkatan umrah yang dilakukan perusahaan travel. Laporan wajib di sampaikan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, apalagi jika ada kejadian yang tidak diinginkan. 

“Kalau tidak lapor, kami tidak bisa pantau. Perusahaan wajib lapor rutin setiap memberangkatkan umrah. Dan kewenangan ada di pusat. Bahkan rata-rata perusahaan travel di Balikpapan adalah cabang dari pusat,” sebutnya. 

Dijelaskan, persoalan yang bisa saja terjadi seperti jamaah yang terlantar atau tidak jadi berangkat. Terhadap hal ini, sanksi atau keputusan ada di pusat, dan Balikpapan hanya berkewajiban melakukan pengawasan dan pelaporan. 

Shaleh menambahkan dengan rajin melaporkan maka perusahaan travel juga merasa lebih aman, apabila menemui masalah saat pemberangkatan. “Setiap bulannya pemberangkatan umrah bisa ratusan jumlahnya. Jadi banyak sekali, dan itu biasanya ada saja persoalan yang dihadapi travel, yang berdampak pada jamaah umrohnya,” demikian Shaleh. (din)