TANJUNG SELOR – Polimik realisasi plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bulungan hingga kini belum juga terselesaikan. Dari puluhan perusahaan kebun kelapa sawit yang ada di Bulungan, belum ada separuhnya yang telah memberikan plasma seluas 20 persen dari kebun inti oleh perusahaan kepada masyarakat

Informasi yang dihimpun di lapangan, persoalan perkebunan di Bulungan bukan hanya terkait realisasi plasma yang belum tuntas. Namun  juga menganai tuntutan pelepasan lahan milik warga yang masuk dalam Hak Guna Perusahaan (HGU) juga masih disuarakan masyarakat. 

Hal itu menjadi salah satu alasan ratusan warga dari sejumlah desa, melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Bulungan di Jl Jelarai Raya, Tanjung Selor, Senin (9/10). Dalam kesempatan itu sejumlah persoalan di desa terkait plasma dan penguasaan lahan disampaikan langsung. Susana sempat memanas, namun hal itu bisa diantisipasi oleh apparat keamanan yang betjaga. 

Bupati Bulungan H Sudjati yang menemui langsung pengunjukrasa, mengakui masih adanya persoalan plasma yang belum tuntas. Namun begitu, dirinya menampik jika Pemkab tak berbuat apa-apa terkait persoalan tersebut. Karena sejauh ini pihaknya terus mengupayakan. Bahkan telah meminta perusahaan untuk menyegerakan realisasi yang menjadi tuntutan warga itu.

“Kami juga punya tim untuk melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang langsung ke lapangan untuk melakukan berbagai hal. Termasuk menganai perkembangan realisasi plasma masyarakat. Dalam hal ini saya juga meminta tim Pembinaan Pembangunan Perkebunan Daerah  (TP3D) Bulungan untuk segera merespons persoalan ini,” ujarnya. 

Dijelaskan bupati, proses realisasi plasma tidak bisa langsung selesai. Sebab harus didata mulai dari desa hingga camat dan Dinas Pertanian untuk mengetahui data Calon Petani Plasma (CPP). Dan itu sesuai usulan dari tingkat desa, dan untuk proses itu dijembatani oleh koperasi ke perusahaan. 

“Harusnya koperasi yang melakukan itu (pendataan) secara intens. Karena kita juga menetapkan CPP sesuai usulan mereka yang ada di desa untuk di SK kan. Kami belum ada mendapatkan informasi terkait progres realisasi itu sendiri,” jelas bupati.  

Sesuai ketentuan, perusahaan menyediakan 20 persen kebun plasma dari seluruh kebun inti. Hal ini merupakan kewajiban perusahan sekalipun ada perubahan seperti dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 tahun 2007, tentang pedoman izin usaha perkebunan yang menyebutkan bahwa antara inti dan plasma harus dibangun bersama. 

Diketahui dari sekitar 26 perusahaan perkebunan yang ada di Bulungan, informasi sebelumnya di 2017 di seluruh perusahaan mencapai 10.927,30 hektare dari total luas area kebun berdasarkan izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 274.522,58 hektare.

Di tempat sama, Wakil Bupati (Wabup) Bulungan Ingkong Ala menambahkan, semestinya koperasi yang dibentuk yang didalamnya juga melibatkan perwakilan dari masyrakat bisa mempertegas dan menjelaskan progres yang yang ada kepada masyarakat.

“Tapi itu apakah sudah ada penjelasan atau informasi dari perwakilan masyarakat yang tergabung dalam koperasi itu? Sebab mereka merupakan orang yang dipercayakan oleh masyarakat itu sendiri. Koperasi harusnya tahu proses dan program yang ada di perusahaan dimana mereka beroperasi, jangan sampai malah masyarakat kembali mempertanyakan itu. Itu belum lagi tahapan yang harus dilalui karena memang perlu waktu, koperasi harus transparan kepada masyarakat,” kata wabup. 

Bukan hanya itu, lanjutnya, tumpang tindih lahan antar masyarakat juga sering kali membingungkan perusahaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu juga menghambat sejumlah perogram perusahaan yang ada termasuk realisasi plasma itu. (an)