JAKARTA – DPR dinilai hanya pandai mengkritisi lembaga lain, khususnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, DPR tak bisa melihat ke dalam lembaganya sendiri yang kerap mendapat banyak kritikan dari masyarakat.  “Kalau ngomongin institusi lain jago,” kritik Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, Selasa (10/10).

Kritik keras DPR kepada KPK, menurut Emerson, sebagai upaya delegitimasi lembaga antirasuah itu. Termasuk juga mengalihkan isu terkait mega korupsi e-KTP yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Saya ragu kerja Pansus Angket KPK untuk membenahi KPK. Saya enggak percaya. Mempersoalkan kasus yang ditangani oleh KPK agar publik lupa ada proyek e-KTP yang belum selesai,” ujarnya.

Lantas, dia menilai kritik DPR kepada KPK selama ini sebagai upaya menyelamatkan Ketua DPR yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek e-KTP. Sementara itu, banyak tugas DPR yang diabaikan seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang capaiannya sangat rendah.

“Kalau kita mau jujur bicara soal kinerja, DPR ini yang paling buruk. 50 regulasi yang seharusnya diselesaikan, sekarang baru sampai lima. Publik melihat DPR bukan sebagai sosok yang mewakili rakyat tapi institusi yang dianggap berupaya melemahkan KPK,” ujarnya. (mdk)