KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) maupun aparat untuk menyukseskan pesta demokrasi 2024 di Benua Etam.

“Pemprov hanya mendukung secara situasional dan itu sudah sesuai dengan perintah Pasal 434 Undang-undang  No. 7 Tahun 2017,” kata Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melansir dari Antaranews.com Selasa (30/1/2024) pagi ini.

Dalam undang-undang itu, disebutkan pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Seperti Mahulu (Mahakam Ulu), mereka hanya diberikan mobil 4x2, sedangkan mereka butuh itu 4x4 maka kami sediakan mereka unit itu agar tahapan-nya berjalan lancar,” ungkapnya.

 Demokrasi adalah hak untuk semua masyarakat, karena itu diimbau untuk mensukseskan pemilu melalui peningkatan partisipasi pemilih.

Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menambahkan, di Kalimantan Timur yang menjadi atensi adalah kerawanan akan logistik Pemilu sebab di Kaltim yang memiliki luas 127.347 kilometer persegi terdapat sejumlah kawasan yang sulit di akses. “Maka, itu menjadi atensi juga dari TNI maupun Polri,” ujar Rudi.

 Sejumlah daerah yang sulit dijangkau di Kutai Barat, Mahulu, Kutai Timur dan Berau yang juga memiliki sejumlah kawasan di pesisir. “Maka, dalam pergerakan logistik nanti dari gudang, kami akan menghitung kebutuhan waktu dan jarak yang ditempuh,” kata Rudi lagi.

Dalam hal ini, logistik akan terlebih dahulu digerakkan mengingat berdasarkan target yang dimiliki adalah satu hari menjelang pemilihan logistik harus sudah sampai di tempat pemungutan suara (TPS). “Jika terjadi keterlambatan, seperti di tahun 2019 lalu di Mahulu terjadi pemungutan suara susulan, itu karena surat suara datang di H-1 dan itupun sampainya di Kota Balikpapan bukan di Mahulu ,” tuturnya.

Polda Kaltim melalui Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menyebutkan pihaknya menyiapkan lebih dari 5.000 personel baik dari Polda maupun Polres dan Polsek setempat. “Kami harus mengamankan sejumlah 11.000 TPS,” kata Yusuf.

Sejalan dengan KPU Kaltim, Yusuf juga mengatakan yang menjadi kerawanan potensial di Kaltim itu adalah di sisi geografis. Dalam hal ini, di Kaltim terdapat wilayah yang hanya bisa dilalui menggunakan jalur perairan.

“Polda Kaltim melalui Polairud akan melakukan bawah kendali operasi (BKO) sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk wilayah sesuai dengan distribusi logistik, baik seperti prahu karet dan sebagainya,” ujar Yusuf.

Selain itu, Polda Kaltim juga menyediakan dua unit helikopter yang merupakan BKO dari Mabes Polri.

Sebelumnya, Kodam VI/Mulawarman juga menyiapkan alutsista untuk membantu pendistribusian logistik pemilu. Kapendam Klonel Kav Kristiyanto menyebutkan alutsista itu terdiri dari satu unit Heli Bell 412 sebagai Konjerat di Berau.

“kemudian empat unit Ran Anoa, 10 unit Ran Komodo, dua unit Ransus Jihandak, 12 unit Ran Ambulance, tiga unit Ran Kawal, 25 unit Randis, 33 unit Truck, 168 unit SPM Babinsa, satu unit Detector Radiasi dan Alkap PHH,” paparnya

Sedangkan Kodam VI/Mulawarman sebagai Kompartemen Strategis siap mengamankan dengan menggelar kekuatan di tiga Korem, yaitu Korem 091/Aji Surya Natakesuma yang berada di Samarinda, Korem 092/Maharajalila di Tanjung Selor, dan Korem 101/Antasari di Banjarmasin. "Masing-masing terdiri atas 25 Kodim, 192 Koramil, enam Satpur, enam Satbanpur, 15 Satbanmin, satu Deninteldam, tiga Tim Intel Korem, 25 Intel Kodim," sebutnya.

Editor: Aspian Nur