SAMARINDA – Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017  tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) tanggapan positif dari pihak dewan telah disampaikan oleh Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) Samarinda Jasno. Sebab dalam PP tersebut dapat memakmurkan para wakil rakyat dengan berbagai penambahan anggaran untuk fasilitas mulai dari rumah jabatan, rumah dinas serta kendaraan dinas.

Namun hal ini justru dipandang tidak berkesuaian dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota dewan oleh Ketua Kelompok Pekerja (Pokja) 30 Carolus Tuah.

“Kalau mau berburu uang lebih baik tidak usah menjadi anggota dewan. Lebih baik berkaca dulu dengan raperda (rancangan peraturan daerah) sudah sejauh mana progressnya apakah sudah tuntas semua. Kenapa harus persoalan gaji yang terlalu dijalankan serius hingga membentuk pansus dan menjadi perda, padahal masih ada perda lainnya yang belum disahkan,” urai Tuah.

Ia pun menyebutkan penggodokan perda untuk mengatur kenaikan upah dewan bukan menjadi pokok masalah yang harus diselesaikan.

“Itu kan tidak bersifat mendesak. Makanya tadi saya katakan harusnya mereka bercermin dengan banyaknya raperda yang belum tuntas dibahas. Sedangkan kenaikan gaji itu tidak ada ukuran rasionalnya hanya karena munculnya peraturan pemerintah yang baru namun itu tidak terlalu mendesak,” jelasnya.

Tak hanya itu ia pun memberikan sedikit tantangan bagi 45 wakil rakyat untuk menunjukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Masih adakah yang berani membukan LHKPN nya. Seharusnya anggaran yang ada saat ini digunakan saja untuk kepentingan masyarakat, banjir saja belum tuntas harusnya pihak eksekutif dan legislatif sama-sama memikirkan bagaimana solusinya,” demikian Tuah. (ms)