SAMARINDA - Program Inovasi Desa (PID) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, siap dimulai di Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan telah dilakukan pelatihan bagi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dari semua kabupaten.

“PID ini didesain guna melengkapi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD),” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Muhammad Jauhar Efendi.

Hal itu diungkapkan Jauhar saat menjadi narasumber dalam pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas para TAPM dari tujuh kabupaten di Kaltim. Acara pembukaan ini juga dihadiri sejumlah pihak terkait dari sejumlah kabupaten.

Pada tahap awal, lanjutnya, pelaksanaan PID akan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional P3MD, khususnya TAPM di kabupaten yang membidangi Teknologi Tepat Guna (TTG), bidang Pelayanan Sosial Dasar (PSD), dan Tenaga Ahli bidang Pengembangan Ekonomi Desa (PED).

Ia menuturkan bahwa tujuan dari dimunculkannya PID adalah untuk menuju keberhasilan program prioritas yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) yang meliputi empat hal utama.

Empat hal itu, pertama adalah pengembangan kewirausahaan demi penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan guna dinamisnya ekonomi desa.

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan dalam jangka pendek kapasitas masyarakat desa meningkat, kemudian dalam jangka panjang melalui kegiatan ini terjadinya investasi bidang pendidikan dan kesehatan dasar.

Ketiga, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pedesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan yang berdampak sosial kemasyarakatan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga. “Keempat adalah pemenuhan kebutuhan air untuk mendukung pertanian sebagai basis kultural ekonomi desa. Model ini akan dikembangkan melalui inisiasi dan fasilitasi perencanaan desa, sehingga mampu menyediakan sarana dan prasarana desa,” tutur Jauhar. (ant)