SAMARINDA – Di tengah badai defisit anggaran, seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus rela menerima fasilitas kendaraan yang ada saat ini. Bahkan sudah ada yang berumur 7 tahun lebih dan sudah memasuki masa pergantian. Namun sampai saat ini belum juga dilelang sebagai aset pemerintah. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Toni Suhartono, Minggu (19/11).

“Pak Wali (Syaharie Jaang) saja masih pakai kendaraannya yang sudah berumur 10 tahun lebih, karena memang beliau tidak ingin mengganti selama masih bisa dipakai,” ujar Toni. 

Belum lama ini menurut pengamatan media ini, Walikota Syaharie Jaang tidak menggunakan kendaraan dinasnya.

Namun menurut Toni, kendaraan tersebut merupakan kendaraan dari salah satu anggota dewan yang dikembalikan menjadi aset Pemkot Samarinda. “Kami tidak ada lelang kendaraan dinas. Belum lama ini memang kendaraan dinas Pak Wali mengalami kerusakan sehingga memakai mobil dinas yang dulunya dipakai anggota dewan,” ujarnya.

Sebab berdasarkan Perda nomor 18 tahun 2017, bagi anggota dewan yang telah memiliki kendaraan dinas tidak akan mendapatkan tambahan dana untuk transportasi.

Sebelumnya Kabid Aset BPKAD Samarinda Prayitno juga mengatakan hal yang serupa dengan Toni.

“Memang sejak tahun lalu tidak ada pelelangan kendaraan dinas. Pelelangan belum juga dilaksanakan karena masih terkendala anggaran, sebab kalau salah satu kendaraan pegawai dilelang, harusnya diganti dengan kendaraan baru,” demikian Prayitno. (ms)