BALIKPAPAN - Pemkot menyambut baik dimulainya pelaksanaan sekolah 5 hari, untuk tingkat SMP di Balikpapan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Wali Kota Rizal Effendi mencanangkan pelaksanaan sekolah 5 hari, dimana peluncurannya dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (8/1).

“Pelaksanaan separuh sekolah swasta separuh negeri. Hari sabtu libur ya. Jadi bisa dimanfaatkan anak-anak kumpul dengan keluarga. Ini kan programnya pemerintah, ada kepres (keputusan Presiden)-nya,” kata Rizal.

“Kita sebenarnya lebih banyak belajar dari sekolah swasta. Seperti Patra Darma, KPS, Istoqomah, sudah 5 hari ini dan libur di Sabtu. Lima hari efektif. Ini saya kira baik tujuan untuk membentuk karakter bangsa, tidak melulu belajar tapi ada juga cinta tanah air,” ujar Rizal.

Kedepannya, bagi sekolah yang sudah siap akan dilakukan hal sama. “Ya kalau sudah siap. Hari ini resmi kita luncurkan. Kalau tidak salah 48 sekolah SMP,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Muhaimin mengatakan, sekolah 5 hari ini baru diterapkan untuk 48 sekolah dari 75 sekolah SMP di Balikpapan. Tidak hanya sekolah negeri, namun juga bagi sekolah swasta.

Menurutnya kebijakan ini sesuai Perpres 2017 menggantikan Permendikbud 17 Tahun 2017.

“Pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing boleh 5 atau 6 hari. Tergantung kesiapan sekolahnya. Dari 75 sekolah disepakati, SMP ada 48 sekolah yang siap. Yakni 22 sekolah negeri dan 26 swasta,” ujarnya.

Hanya saja, lanjutnya, dari 23 sekolah negeri di Balikpapan hanya 1 yang masih menerapkan 6 hari sekolah yakni SMP 21 Tanjung Batu. “Kenapa SMP 21? Karena pulang pergi berbarengan dengan sekolah SD. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau pisah, mereka pulang pergi bergantung pada pasang surut air laut,” jelasnya.

“Kalau 5 hari sekolah itu berarti nambah 1 jam belajar. Pulangnya jadi 15.15 yang biasanya 14.15. Untuk hari Jumat dilanjutkan ekstra kurikuler. Bagi sekolah yang masih 6 hari, jam masuk 7.15 sampai 14.15. Intinya seminggu itu belajar 40 jam,” sambungnya.

Sebelum diterapkan, lanjut Muhaimin, Disdik telah melakukan sosialisasi, agar kepala sekolah menyampaikan hal penerapan itu, kepada orangtua siswa. (din)