BALIKPAPAN - Pada APBD 2017, pemerintah bersama DPRD kota pada 2017 telah menyetujui pembangunan gedung DPRD kota, dengan skema tahun jamak (Multiyears), dengan alokasi anggaran awal Rp20 miliar dari Rp300 miliar yang diperlukan. Namun sampai saat ini, pemanfaatannya masih belum jelas, dan uang Rp20 miliar masih utuh.

Anggota Komisi III DPRD Kota Syukri Wahid mengaku tidak tahu kelanjutan dari perencanaan itu. Padahal mata anggaran gedung DPRD, masih tertera dalam dokumen APBD 2017.

Menurutnya kalau pun dibatalkan, harus ada komunikasi dengan DPRD. “Belum ada info ke DPRD, kalau banggar saya tidak tahu. Setahu saya kalau ada hal krusial, digelar rapat gabungan. Tapi tidak ada pembahasan itu. Ditaruh Rp20 miliar dulu, kan multiyears. Sekarang ini masih ada anggaran. Kalau mau dihapuskan, harus merubah APBD,” kata Syukri.

Syukri kurang sependapat jika anggaran Rp20 miliar itu menganggur, melainkan lebih pada cara Pemkot yang melakukan pengaturan cashflow keuangan daerah, ditengah situasi keuangan yang belum membaik.

“Bukan nganggur ya mungkin cara pemerintah kota yang mengatur cash flow itu dia tahan. Karena uang Rp20 miliar secara dokumen sudah ada, tapi secara administrasi ada atau tidak itu tergantung dari keuangan. Kenapa tidak dilelang mungkin pertimbangan itu. Harusnya, kalau sudah masuk anggaran, dilakukan prosedur lelang itu berarti secara prosedur hukum, dananya sudah ada,” teranngya.

Dia kembali memastikan hingga kini belum ada pembatalan pembangunan gedung DPRD. “Di 2017 sudah ada dengan konsep multiyears,” ujarnya.

Menurutnya postur APBD 2017 belum ada yang mengalami perubahan, termasuk mengenai pembangunan gedung DPRD.

“Saya belum tahu sampai hari ini, termasuk dari ketua fraksi. Rapat gabungan juga belum ada informasi. Jadi saya menganggap belum ada perubahan krusial di postur APBD 2017,” tandasnya.

Sementara item pekerjaan yang memerlukan anggaran Rp20 miliar di tahap awal, belum mengetahuinya secara persis.

Seperti diketahui wacana pembangunan gedung baru DPRD kota sudah dilontarkan sejak era periode kedua Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong 2009-2014 silam. Keinginan itu diurungkan oleh ABS, yang lebih mengutamakan pembangunan gedung pemerintah, agar pelayanan publik berjalan baik.

Wacana muncul kembali di era ketua DPRD Abdulloh 2014-2019. Sebab, dari sisi kelayakan gedung dewan sudah tidak lagi refresentatif dan memadai dijadikan kantor DPRD. Disamping banyak mengalami kerusakan, juga lahan yang sempit.

Dari hasil perhitungan Detail Engineering Design (DED), gedung dewan setinggi 8 lantai ini, diketahui membutuhkan sekitar Rp300 miliar. Anggaran yang besar ini akhirnya disepakati dengan pola multiyears.

Gedung DPRD baru ini rencananya lokasi dipilih didekat eks gedung PU Kaltim wilayah selatan, yang kini ditempati Pol PP atau berjarak 300 meter dari kantor Pemkot.  (din)