KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pembangunan ruang kelas baru dan sekolah negeri telah disuarakan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan. Tujuannya agar daya tampung peserta didik bertambah dan juga mengurangi beban sekolah.

Namun Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh juga mendorong pemerintah kota agar memberikan bantuan pembiayaan calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak diterima di SMP negeri.

"Dimohonkan pemberian bantuan, ya semacam subsidi untuk masuk SMP swasta, guna menyamakan haknya agar tetap bisa menempuh pendidikan. Nanti dibahas di APBD Perubahan 2019," kata Abdulloh, Selasa (16/7/2019).

Dirinya menyebut pemberian subsidi pernah diberlakukan pada 2016 lalu. Kemudian Koran Kaltim mencoba menelusuri dan mendapatkan data bahwa subsidi atau disebut pula dana partisipasi kala itu dianggarkan Rp8 miliar dari APBD Perubahan 2016.

Dana partisipasi bagi siswa SMP sebesar Rp2 juta dan SMA/SMK mencapai Rp2,5 juta diperuntukan guna membantu pembayaran uang pembangunan bagi siswa yang masuk sekolah swasta karena tidak diterima sekolah negeri. Penyalurannya langsung kepada pihak sekolah swasta.

"Ada sekitar 3 ribuan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, maka seiring penggunaan E-KTP, (pendatang) bebas masuk sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan berimplikasi pada meningkatnya kelulusan siswa," jelasnya.

Termasuk pula dengan jumlah lulusan baru yang berstatus gakin dan angkanya hampir menembus 400 persen. Sehingga perlu dilakukan kajian secara komprehensif alias yang bersifat luas dan lengkap serta meliputi seluruh aspek.

Penulis / Editor : Hendra