SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (UNMUL), Herdiansyah Hamzah menilai janggal atas surat sanksi Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Merujuk surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Nomor 541/5602/II-Minerba tertanggal 3 Desember 2018, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) belum dapat menjawab rasa keadilan publik, terutama para korban.

Pertama, kata Castro -sapaannya- pemberian sanksi PT ABN berupa penghentian kegiatan penambangan PIT 1 West tidak dikenal dalam bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU 4/2009. Dalam UU terdapat tiga kategori sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak mematuhi ketaatan, yakni peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau pencabutan izin. 

“Artinya, suatu kesalahan yang dilakukan pemegang izin, seharusnya berkonsekuensi terhadap status izinnya secara imparsial atau menyeluruh, bukan secara parsial berlaku terhadap satu PIT tertentu saja,” kata Castro sapaanya, Rabu (5/12).

Kedua, lanjut Castro tidak dijawabnya akar masalah terkait perizinan yang tidak memenuhi kaidah pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PermenLH 4/2012. Dalam permenLH tersebut terang dijelaskan jarak tepi lubang tambang dengan permukiman, diharuskan paling sedikit 500 meter. 

“Pertanyaannya adalah, di mana batas wilayah konsesi PT. ABN? Kenapa izin dikeluarkan demikian dekat dengan permukiman dan fasilitas publik berupa jalan provinsi? Artinya, ada ketidakberanian pemerintah membuka kesalahan yang dilakukan terhadap pemberian izin PT ABN,” sebut Castro.

Ketiga, tambah Castro wilayah konsesi yang berdekatan dengan permukiman juga menjadi salah satu aspek (selain kewajiban reklamasi yang diabaikan) yang menyebabkan hilangnya 32 nyawa manusia dilubang tambang.

Untuk itu, kata dia diperlukan upaya yang lebih serius dari Pemporv Kaltim menertibkan secara tegas baik perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan dengan permukiman, maupun wilayah konsesinya telah memakan korban nyawa manusia.

“Ketegasan tersebut berupa sanksi baik penghentian kegiatan mapun pencabutan izin terhadap para pemegang izin, guna memberikan efek jera (deterrent efect), agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya. (sab)