Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus mencari cara untuk bisa mengatasi persoalan yang ada di wilayah tersebut yakni stunting dan kemiskinan.  

Belum lama ini, 50 pemerintah desa di Mahulu diinstruksikan untuk menggunakan Alokasi Dana Khusus (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka memberantas kemiskinan dan stunting yang angkanya masih cukup tinggi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten I) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menilai stunting dan kemiskinan adalah dua hal yang linier. 

"Biasanya kalau keluarga itu miskin, kemudian kalau istrinya hamil dan melahirkan anak biasanya juga kurang gizi. Pengaruh kurang gizi ini juga akan mempengaruhi timbulnya stunting pada bayi-bayi, " sebutnya.

Diketahui, ADD adalah sebagian dana yang bersumber dari keuangan pusat yang diberikan ke daerah untuk dialokasikan ke desa. Sementara ADK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kedua sumber dana ini akhirnya diusulkan Teguh untuk digunakan dalam rangka memberikan intervensi dan bantuan kepada kelompok-kelompok keluarga berkategori miskin dan stunting yang ada di wilayah masing-masing untuk mencapai sasaran yang tepat.

"Misalnya diberikan bantuan berupa bahan makanan secara reguler seperti mungkin beras, telur, susu, kemudian minyak goreng, kacang hijau, beras ketan hitam, kemudian bisa disampaikan secara berkala kepada mereka," imbuhnya.

Terkait hal ini, dikatakan Teguh bisa dianggarkan dari ADD atau ADK. Pasalnya, dia mengaku bahwa sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu sudah merevisi juknis penggunaan ADD dan ADK, sehingga dana ini sudah bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada keluarga stunting maupun keluarga miskin.

"Nah oleh karena itu, kepala kampung di tahun 2024 ini bisa mengambil dari ADD ADK untuk dianggarkan kemudian dilakukan intervensi yang stunting atau yang kategori miskin," terangnya.

Teguh menyebut untuk penggunaan anggaran yang tepat sasaran, hal ini perlu diawali kajian permasalahan dari masing-masing wilayah oleh para petinggi dengan rutin melakukan kunjungan ke kelompok keluarga terdampak. 

"Nah sambil berkunjung dan memberikan bantuan, bapak petinggi dan aparatnya bisa menggali apa sih permasalahan keluarga itu sehingga dinyatakan sebagai keluarga miskin atau stunting," katanya.

Dengan demikian, Teguh mengaku permasalahan yang dialami dari satu kelompok keluarga tersebut akan ketahuan. Baik dari sisi pekerjaan, situasi lingkungan hidup, atau bahkan tidak memiliki kartu berobat seperti BPJS. 

"Karena dari pemerintah kabupaten ada program yang namanya, Universal Coverage jaminan kesehatan semesta untuk semua penduduk di Mahakam Ulu dengan premi yang membayar kabupaten," paparnya.

Dia meyakini jika aparat kampung berhasil melakukan hal ini, angka kemiskinan dan stunting di Mahulu diprediksi akan menurun. Karena lima kecamatan di Mahulu sudah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp100- Rp150 juta.

Editor: Maruly Z