Penulis: */Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara  melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur yang  di desa-desa.

Dalam kegiatan pembangunan ini, pihak pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan lelang dan bekerja sama dengan pihak ketiga, namun dilakukan secara parsial.

“Tetap ada lelang, tapi tidak satu kesatuan misalnya Rp1,5 Miliar tapi dalamnya parsial sesuai dengan RAB, ketika ada anggaran dalam RAB itu lebih dari Rp200 Juta maka wajib lelang nah ini lelangnya pun mekanisme desa,” kata Kepala DPMD Kukar, Arianto.

Dalam penjelasannya, di Kutai Kartanegara punya Perbup Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang Jasa Desa, inilah yang digunakan pihak desa untuk dasarnya melakukan pelaksanaan lelang itu. Pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan keuangannya juga mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan desa, sama seperti dana transfer lainnya, seperti ADD.

“Seperti itu, inilah yang membedakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan di desa dan dinas teknis, untuk BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) ini juga seperti itu, jadi kewenangan desa itu ada membangun infrastruktur desa seperti bangunan gedung, bangunan jalan, dia juga bisa mengurus listrik desa dan itu juga ada Perbup kewenangan desa ketika kegiatan yang dibutuhkan di desa itu masuk ke dalam kewenangan desa maka itu desa bisa mengerjakan,” jelasnya.

Jadi bagi kades-kades yang punya kreativitas dan segala macam ide untuk membangun di desa, jangan takut untuk melakukan pembangunan karena dasarnya ada kebijakan yang telah diatur dalam Perbup. Hal ini, lanjut Arianto dalam rangka percepatan karena Bupati dan Wabup Kukar melihatnya selama ini ketika dikerjakan oleh dinas teknis misalnya Dinas Pekerjaan Umum, kemudian ada Dinas Perkim juga Kecamatan masih terkesan menunggu dan dikhawatirkan kemungkinan tidak cepat adanya penyerapan anggaran, tidak cepat realisasi kebutuhan desa.

“Karena kita lihat ruangnya di desa itu punya kewenangan untuk membangun infrastruktur atau sarana prasarana desa, dan selama ini kan desa sudah diberikan anggaran untuk itu. Karena itu sejak 2008 sudah ada dana transfer ADD ke desa melalui pemerintah Kukar, tapi kalau nasional untuk secara nasional karena undang-undang Desa itu terbit di 2014 maka di 2015 itu baru ada dana transfer dana desa,” bebernya.

Arianto menegaskan, di Kukar itu justru mendahului nasional sebetulnya dalam rangka untuk percepatan. Pemerintah Kabupaten sudah mempercayai kepada Desa dengan melakukan pemberian dana transfer ke desa itu sudah sejak 2008, karena dengan luasan Kukar seperti ini harus disikapi kebijakan seperti itu. Jadi desa-desa di Kukar ini sudah terbiasa sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang diserahkan langsung ke desa.

“Dan alhamdulillah untuk yang perubahan 2023 menurut monitoring kami sudah terlaksana semua. Kantornya baru semangatnya juga harus baru cara kerjanya juga cara baru jadi sekarang sering kita dengar bahwa harus ada memiliki semangat pola kerja baru, kultur budaya baru yang lama-lama yang santai yang tidak melayani itu sudah harus hilang jadi sekarang pola pikirnya harus baru bagaimana kita sebagai Aparatur Negara itu melayani, bukan dilayani jadi harus mengubah pola dalam hal pelayanan ini yang salah satu yang bisa memotivasi dengan sarana prasarana ini yang lengkap dan kantor yang baru,” pungkas Arianto. (*/kk)

Editor: Aspian Nur