SAMARINDA - Usai melakukan rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim terkait hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahunan Gubernur Kaltim tahun anggaran 2016, Pansus LKPJ Gubernur yang diketuai Rusianto bersama anggota pansus hari ini dijadwalkan terjun ke lapangan untuk melakukan tinjauan langsung pada dua wilayah berbeda, yakni wilayah utara diantaranya Bontang, Kutim, Berau dan wilayah selatan, Balikpapan, Paser, PPU.

Dikatakan Rusianto, ada tiga poin fokus pansus dalam menjalankan tugas lapangan, yakni masalah pendidikan, perekonomian dan infrastruktur. “Jadi pansus LKPj kali ini berbeda dengan tahun lalu, kita akan fokus pada realisasi anggaran yang bersifat sosial dan menyentuh langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Meski telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kata dia, pansus tida serta merta merasa puas dengan hasil capaian jika tidak dilakukan penyesuan di lapangan. “Bisa saja laporan yang disampaikan tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan fakta di lapangan,” beber Rusianto.

Seperti pendidikan, Politisi Gerindra ini mengaku akan melakukan cross chek mengenai tindak lanjut penanganan sekolah SMA/sederajat yang telah dialihkan ke Pemprov Kaltim. “Apakah berjalan sesuai dengan harapan, atau malah sebaliknya. Karena berkaca pada kasus pembekuan rekening guru yang terjadi beberapa bulan lalu, ini tidak boleh terjadi lagi,” sebut dia.

Termasuk sejumlah alokasi anggarana untuk pembangunan yang bernilai miliaran, tapi pembangunannya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum seperti Pelabuhan Maloy dan sejumlah proyek MYC. “Sedangkan pemerintah ada Silpa yang mencapai setengah milar. Ini akan kita mintai penjelasan juga nantinya,” pungkas Rusianto. (hms6)