TENGGARONG – Wacana Pemekaran Kutai Pesisir mendapat lampu hijau dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim pemekaran Kutai Pesisir belum lama ini melakukan kunjungan resmi ke DPRD Kukar untuk meminta dukungan sekaligus penyerahan secara simbolis dokumen Pemekaran Kutai Pesisir.

Ketua DPRD Salehuddin mengatakan DPRD secara kelembagaan menerima apa yang menjadi permintaan dari masyarakat, dan ini merupakan komitmen bersama dan dari beberapa ketentuan akan dicermati secara lebih mendalam terkait pemekaran wilayah Kutai Pesisir ini. “Ini merupakan keinginan masyarakat,” kata Saleh. 

Rekan Saleh sesama Partai Golkar Ahmad Jaiz mengungkapkan dengan mekarnya Kutai Pesisir maka secara kedaerahan, Kaltim akan lebih maju, khususnya Kukar. 

“Kaltim akan semakin maju dan cepat berkembang, ini sesuai kondisi yang kita alami saat ini. Saat ini hampir separuh APBD yang kita miliki hanya habis dengan membiayai pegawai kita saja. Belum lagi wilayah kita yang sangat luas, kalau wilayahnya kecil secara logika akan lebih mudah mengaturnya,” ungkapnya.

Senada dengan hal ini, perwakilan dari Kesultanan Kutai H Aji Pangeran Hario Kesuma Pouger menegaskan pihak kesultanan mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat yang menginginkan Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sangasanga, dan Loa Janan Ulu menjadi kabupaten sendiri. 

“Pada prinsipnya kesultanan mendukung supaya ini cepat diproses,” kata Poeger.

“Namun ingin kami tekankan, jika memang nanti menjadi pemekaran wilayah, jangan seperti Bontang dan daerah pemekaran lainnya yang sampai sekarang tidak ada perhatiannya dengan kesultanan. Pada kesepakatan awal wilayah yang dibantu dimekarkan oleh pihak kesultanan berkewajiban memberikan hibah kepada pihak kesultanan, tapi sampai hari ini hanya Sangata saja yang memberi perhatian. Sebenarnya kami tidak meminta tetapi mohon jangan dilupakan peran serta Kesultanan dalam hal ini,” tegas Poeger. 

Wakil Ketua DPRD Kukar, Rudiansyah juga mendukung wacana pemekaran itu. Hanya saja, keinginan itu harus berdasarkan pertimbangan objektif dan kepentingan masyarakat, bukan kelompok. 

“Kalau perlu jangan hanya pemekaran Kutai Pesisir saja, kalau bisa ada tiga wilayah supaya adil merata semuanya. Yang paling utama ditekankan  adalah jangan memecah daerah yang menjadi sejarah kerajaan. Saya berikan contoh, untuk Muara Kaman, Tenggarong dan Anggana harus tetap menjadi satu kesatuan, karena ini merupakan situs sejarah kerajaan kita, jadi jika memang ada pembagian wilayah, tiga wilayah ini harus tetap satu,” tuturnya. (adv/hei)