SAMARINDA-Rencana pembangunan SMK Negeri  7 Balikpapan yang berlokasi di Jalan Somber Baru, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte dan Gunawarman. Pasalnya, dua anggota DPRD Kaltim ini terpilih karena mendapat kepercayaan masyarakat Balikpapan untuk menjadi wakil rakyat.

Merasa berhutang budi, Muhammad Adam mengaku wajib untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Balikpapan khususnya di Kecamatan Balikpapan Barat terkait pembangunan SMK tersebut. “Saya merasa kecewa dan sedih, karena setiap reses di sana (Kecamatan Balikpapan Barat, Red) yang merupakan basis suara saya, hanya satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki SMK,” terang dia.

Apalagi setelah mendengar penjelasan Disdik Balikpapan bahwa konsep SMK yang akan dibangun tidak seperti sekolah kejuruan pada umumnya. Adam mengaku memiliki keinginan besar  untuk membangun atau merealisasikan adanya SMK di Balikpapan Barat.

“Saya sudah berada di Komisi IV dan juga Anggota Banggar. Itu yang membuat saya optimis untuk mengawal agar tetap terealisasi pembangunan SMK  tersebut. Intinya, kita akan fokus bagaimana ini bisa terealisasi,” tegas Adam.

Apalagi jika mengacu pada amanat Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan. “Sudah pasti Komisi IV akan mengawal dan komitmen anggaran pendidikan 20 persen itu,” ujarnya. “Komitmen untuk membangun, biar kita mulai anggarkan 25 miliar terlebih dahulu dan informasi ini harus sampai ke Disdikbud Kaltim,” sambung Adam.

Hal senada disampaikan Gunawarman, menurut dia, pada dasarnya dirinya sepakat dengan apa yang disampaikan koleganya Politikus Hanura tersebut. “Komitmen kita untuk pendidikan tentu menjadi agenda prioritas bersama,” kata dia.

Ia minta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim saat melakukan evaluasi usulan daerah menempatkan usulan pembangunan SMKN 7 pada posisi pertama (prioritas). “Karena ini menjadi kebijakan politis yang diharapkan Komisi IV DPRD Kaltim masuk dalam APBD 2018 murni,” terangnya.

Ia juga percaya, Pemprov Kaltim sangat kooperatif terhadap usulan yang diajukan Anggota DPRD Kaltim. “Ketika usulan tersebut diajukan langsung oleh anggota dewan, 99 persen pasti akan diakomodir oleh pemerintah, dengan catatan seluruh syarat administrasi terpenuhi,” tutupnya. (adv/hms6)