SAMARINDA - Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018 telah disepakati dan disetujui Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sebesar Rp8,541 triliun. 

Pemerintah berterimakasih atas dukungan DPRD Kaltim melalui Banggar yang telah menyampaikan hasil kerjanya dengan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD tahun 2018. Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rapat Paripurna ke-37 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Karangpaci Samarinda, Kamis (30/11).

“Secara nominal rancangan APBD tahun anggaran 2018 telah disetujui bersama.” kata Awang.  

Gubernur menyebutkan pendapatan direncanakan sebesar Rp8,341 triliun terdiri pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,281 triliun. Selain itu, dana perimbangan sebesar Rp4,048 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11,98 miliar. 

Sementara belanja daerah sebesar Rp8,541 triliun yang direncanakan untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. 

Sedangkan belanja langsung direncanakan untuk belanja langsung satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka pemenuhan target dan  program prioritas.

“Kami juga menghitung Silpa tahun anggaran 2017 sebesar Rp200 miliar,” tambahnya.

Rangkaian penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD tahun anggaran 2018 telah dilalui. Dirinya percaya bahwa kerjasama Pemprov dan DPRD Kaltim yang telah terjalin baik selama ini dapat memberikan momentum yang kuat.

Sekaligus modal dasar bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya rancangan APBD tahun anggaran 2018 yang telah disetujui bersama akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Awang berharap APBD dapat lebih mengoptimalkan pembiayaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan berkesinambungan. “Terutama untuk penanganan pembangunan yang menjadi kewajiban daerah dan berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” harapnya.   (yans/sul/ri/adv)