SAMARINDA - Pemkot Samarinda sukses menyelesaikan pembangunan fisik Jembatan Mahkota H Achmad Amins. Meski masih harus menunggu sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Terowongan dan Jalan (KKJTJ), tapi operasi jembatan sudah dibuka 24 jam. Sebagai penyempurnaan pembangunan jembatan, Pemkot Samarinda masih perlu membangun jalan pendekat jembatan. Tujuannya agar lalu lintas di wilayah sekitar tak terjadi kemacetan.

Walikota Syaharie Jaang mengaku sudah merencanakan membangun jalan pendekat, dari jembatan menuju Mugirejo. Sudah ada rencana, tapi sampai saat ini belum ada ada lahan yang dibebaskan. Jaang pun meminta hal ini segera ditangani oleh Dinas Pertanahan Samarinda. Bahkan orang nomor satu di Samarinda itu menjamin tahun depan akan menuntaskannya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan Samarinda Syamsul Komari.

“Ya tahun depan kami sudah ajukan anggaran untuk membayar lahan yang sudah ditentukan oleh appraisal besaran nilainya,” tegas Syamsul.

Syamsul mengatakan anggaran pembebasan lahan sebenarnya telah dicicil mulai tahun ini sebesar Rp10 miliar. “Dan tahun depan itu tinggal melanjutkan saja sisanya berapa, tapi memang masih perlu banyak anggarannya,” jelasnya.

Terpisah Kabid Agraria Dinas Pertanahan Samarinda, Yusdiansyah membeber pembebasan lahan untuk jalan pendekat Jembatan Mahkota ke Jalan Mugorejo juga akan disokong APBD Pemprov Kaltim. “Saya tidak hafal nilainya berapa masing-masing yang jelas totalnya Rp22 miliar,” ujar Yusdiansyah saat dihubungi media ini, kemarin.

Selebihnya ia menjelaskan total secara keseluruhan keperluan anggaran untuk membebaskan jalan pendekat diperkirakan mencapai Rp60 miliar dengan panjang 5-6 kilometer.

“Itu jalannya dari Mahkota II sampai ke Mugirejo dan nanti tembus sampai ke jalur BSB (Bandaran Samarinda Baru). Totalnya ada 81 bidang, sedangkan yang sudah kami bebaskan tahun ini ada 19 bidang,” sebutnya.

Ia mengakui tidak ada kendala dari segi sosial dalam menuntaskan pembebasan lahan tersebut. Hanya persoalan anggaran yang saat ini harus dibayar secara bertahap. “Kami tinggal menunggu anggaran saja lalu kami bayarkan kepada pemilik lahan,” tandas Yusdianyah. (ms)