DUKUNGAN pembentukan Kabupaten Kutai Tengah semakin menguat setelah tokoh masyarakat di enam kecamatan itu menyampaikan aspirasi ke DPRD Kukar, awal pekan tadi.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Supriyadi menyebut tuntutan pemekaran oleh masyarakat enam kecamatan di wilayah hulu Sungai Mahakam sangat realistis. Ditinjau dari luas wilayah Kukar yang mencapai 27 ribu kilometer persegi. Pemekaran, kata dia menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan di wilayah itu.

“Atas nama wakil rakyat, kami memberikan dukungan penuh atas inisiatif masyarakat di wilayah hulu Makaham,” kata Supriyadi kepada Koran Kaltim, kemarin.

Ketua DPD PAN Kukar ini menyebut pemekaran daerah merupakan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastrukur akan lebih laju, perekonomian bergeliat, dan yang terpenting Kukar selaku daerah induk tak lagi terbebani dengan anggaran pembangunan yang besar.

“Pemekaran tak hanya memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat tapi juga bisa meringankan keuangan daerah yang sedang sulit,” cetusnya.

Selain itu, pemekaran juga bisa menjadi solusi mengatasi bengkaknya jumlah PNS di Kukar. Di mana ada 16.279 PNS dan 6.400 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Kukar. Paling tidak pemkab harus menyediakan anggaran belanja langsung sebesar Rp1 triliun dalam setahun. Angka yang cukup fantastis. “Nanti kalau sudah dimekarkan, PNS itu bisa dibagi,” ujarnya. 

Untuk itu dia mengimbau masyarakat yang menginginkan pemekaran itu agar segera melengkapi berkas pendukung.  “Wacana ini sudah digagas 17 tahun lalu, kini saatnya agar betul-betul diperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (vjm)