SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) akan mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 507 miliar, yang dananya berasal dari APBN. Usulan tersebut untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kutim. 

Padahal, ABPD 2018 yang baru saja disahkan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 200 miliar dari tahun 2017, yakni sebesar Rp 2,8 T. Pemkab beralasan masih defisit lantaran tahun depan fokus pembayaran utang sebear Rp 414 miliar. 

“Kan dari RAPBD yang mencapai 2,8 triliun itu. 507 miliar berasal dari APBN,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Irawansyah, sambil mengatakan kalau penambahan anggaran melalui APBN yang diusulkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dilanjutkannya,  anggaran yang diterima tidak selalu berupa infastruktur saja. Melainkan berupa pembangunan fisik yang langsung dikerjakan pihak kementerian selaku pemilik anggaran. “Dananya (Rp 507 miliar, Red.) terbagi,” tutur dia.

Dijelaskannya, dana akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru Rp 52 miliar, alokasi dana desa (ADD) Rp 140,8 miliar, dana kapitasi JKN Rp 9,6 miliar, pajak rokok Rp 12,9 miliar, Bankeu Provinsi Rp 66 miliar, DAK dan DAU Rp 195 miliar. “Nominal tersebut berbeda dengan belanja langsung dan tidak langsung,” papar Ismunandar.

Dalam kesempatan ini, Ismunandar menghimbau agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyiapkan rancangan program tersebut tahun depan. Sehingga pembangunan fisik tidak mesti melalui APBD. “Yang jelas kami akan lengkapi perencanaannya,” poungkasnya. (yul1116)