Penulis: */Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) beberapa waktu lalu mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan penarikan tugas kembali Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik ke Jakarta.

Di dalam surat tersebut, FSTMKT menjelaskan 6 poin, alasan Pj Gubernur Kaltim saat ini harus di evaluasi dan kembali bertugas di Jakarta. Akmal Malik saat mengetahui hal tersebut menyampaikan bahwa, apapun aspirasi masyarakat silahkan disampaikan baik melalui demo maupun datang langsung.

"Tetapi sekali lagi, kita sangat terbuka dengan semua masukan dan segala yang disampaikan agar menjadi perhatian," ujar Akmal Malik.

Beberapa hal yang heboh menjadi perbincangan, diantaranya adalah adanya penurunan anggaran beasiswa tahun 2024. Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya tidak ikut campur perihal mengatur putusan anggaran tersebut.

"Tapi Insyaallah tahun depan kita coba naikkan (anggaran beasiswa), karena kita punya kewenangan saya berjanji mudah-mudahan tahun depan anggaran beasiswa bisa di naikkan," ucapnya.

Adanya penurunan anggaran beasiswa ini juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan ia mengaku ada beberapa pihak yang menyampaikan perihal tersebut dan meminta untuk anggaran dinaikkan.

"Kuncinya besok saya akan berbicara dengan DPRD Provinsi Kaltim, karena tidak bisa saya sendiri dan semoga bisa dinaikkan. Perihal anggaran tahun ini menurun bisa jadi dana yang ada di kita kurang, sehingga perlu dialihkan ke keperluan lain," katanya.

Selain itu, perihal rotasi jabatan kepala dinas yang dilakukan, dirinya menyebutkan  rotasi dalam kepemimpinan jabatan merupakan hal yang biasa. "Rotasi itu adalah hal yang biasa, siapapun yang memimpin pasti punya style sendiri. Kebetulan style saya ingin yang cepat, yang penting kita tidak me non-jobkan siapapun," terangnya.

Hal ini menurut Akmal agar kinerja di lingkungan pemerintah bisa lebih maksimal dan bagus, sesuai dengan janji sumpah ASN. "Sebagai seorang ASN yang disumpah dan berjanji maka harus siap, jadi mohon semua pihak memahami kondisi tersebut," tuturnya.

Perihal lainnya, persoalan tidak ada statement terkait Desa Pemaluan di Sepaku yang ingin digusur oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN), Akmal Malik mengungkapkan dirinya tidak memiliki kewenangan. Menurutnya, terkait perihal tersebut merupakan pendekatan hukum.

"Kita tidak boleh masuk ke ranah orang lain karena itu pendekatan hukum. Jikapun ada anggapan saya tidak peduli terhadap warga Kaltim, teman-teman lihat saya kemana-mana pergi selama menjabat (di wilayah Kaltim)," ungkapnya.

Editor: Maruly Z