Selasa, 11/07/2017
Selasa, 11/07/2017
Hadi Mulyadi, Anggota DPR RI Kalimantan Timur
Selasa, 11/07/2017
Hadi Mulyadi, Anggota DPR RI Kalimantan Timur
SAMARINDA, KORAN KALTIM - Rencana pemindahan ibukota negara, yang di sambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan optimisme, ternyata ditanggapi berbeda oleh Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kaltim, Hadi Mulyadi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pemindahan ibu kota hingga berbeda pulau merupakan pemborosan anggaran.
"Lebih baik dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Kalau mau pindah, ya di sekitar Jabar atau Banten aja," ujar Hadi melalui pesan singkat kepada Koran Kaltim Selasa (11/7) siang.
Ia mengatakan, pernyataannya tersebut bukan berarti dirinya tak pro-Kaltim. Pasalnya, menurut Hadi memindahkan ibu kota ke Kalimantan terlalu besar biaya dan beresiko serta dampaknya dibanding manfaat yang akan diambil.
Waktu yang diperlukan untuk persiapan itu juga tidak sedikit. " Menurut saya itu pekerjaan mubazir," katanya lagi.
Ia mencontohkan, beberapa negara di kawasan Asia, yang memindahkan pusat pemerintahannya, terbukti memindahkannya tak terlalu jauh dari ibu kota semula.
Seperti pusat pemerintahan Malaysia Kuala Lumpur, yang pindah ke Putra Jaya hanya sekitar 40 kilometer.
Atau ibu kota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw sekitar 120 kilometer. "Tapi catatan saya, bukan berarti pembangunan di luar Jawa diabaikan. Lebih baik dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa," ungkapnya. (rs)
Hadi Mulyadi, Anggota DPR RI Kalimantan Timur
SAMARINDA, KORAN KALTIM - Rencana pemindahan ibukota negara, yang di sambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan optimisme, ternyata ditanggapi berbeda oleh Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kaltim, Hadi Mulyadi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pemindahan ibu kota hingga berbeda pulau merupakan pemborosan anggaran.
"Lebih baik dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Kalau mau pindah, ya di sekitar Jabar atau Banten aja," ujar Hadi melalui pesan singkat kepada Koran Kaltim Selasa (11/7) siang.
Ia mengatakan, pernyataannya tersebut bukan berarti dirinya tak pro-Kaltim. Pasalnya, menurut Hadi memindahkan ibu kota ke Kalimantan terlalu besar biaya dan beresiko serta dampaknya dibanding manfaat yang akan diambil.
Waktu yang diperlukan untuk persiapan itu juga tidak sedikit. " Menurut saya itu pekerjaan mubazir," katanya lagi.
Ia mencontohkan, beberapa negara di kawasan Asia, yang memindahkan pusat pemerintahannya, terbukti memindahkannya tak terlalu jauh dari ibu kota semula.
Seperti pusat pemerintahan Malaysia Kuala Lumpur, yang pindah ke Putra Jaya hanya sekitar 40 kilometer.
Atau ibu kota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw sekitar 120 kilometer. "Tapi catatan saya, bukan berarti pembangunan di luar Jawa diabaikan. Lebih baik dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa," ungkapnya. (rs)
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.