KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sudah menjadi komitmen bersama bahwa arah kebijakan Provinsi Kaltim kedepan mulai mengarah kepada sumber ekonomi yang terbarukan seperti pertanian dan perkebunan. Saat sumber ekonomi ini kuat, perlahan ketergantungan pada sektor pertambangan bisa semakin berkurang.

Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dituntut mampu menggali berbagai potensi sumber ekonomi baru salah satunya perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini banyak ruang yang seharusnya menjadi pemasukan justru seolah dibiarkan hilang. Sudah saatnya menagih potensi rupiah di sektor yang menjadi primadona untuk sektor perkebunan tersebut.

Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi III, Sapto Setyo Pramono saat interupsi pada rapat paripurna DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Kaltim saat ini memiliki 78 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang tersebar di sejumlah kabupaten.

Seluruh pabrik tersebut telah beroperasi dengan kapasitas secara keseluruhan 4.355 ton tandan buah segar (TBS) per jam. “Rata-rata 3,600 juta ton per tahun TBS yang dihasilkan,” tutur Sapto.

Ia menambahkan, dari jumlah TBS yang dihasilkan seluruh pabrik tidak ada serupiahpun kontribusinya kepada Provinsi Kaltim. Parahnya, kondisi ini sudah berlangsung sejak lama.

Tidak hanya itu, jalur angkut mereka masih menggunakan jalan umum termasuk jalan berstatus milik provinsi. Dengan beban muatan yang cukup besar, kendaraan pengangkut sawit disebut memiliki andil besar terhadap sejumlah kerusakan jalan.

“Sudah beberapa kali disampaikan dalam beberapa kesempatan, akan tetapi sayangnya aspirasi ini tidak kunjung diakomodir oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu dengan kepala daerah yang baru diharapkan mampu memberikan solusi,” ucap Sapto.

Sebab itu, pihaknya meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan kajian terhadap persoalan ini termasuk mencari celah dari sisi aturan agar Kaltim tidak lagi dirugikan. “Biar Rp20 atau Rp30 akan tetapi apabila dikalikan jutaan ton juga memiliki nilai yang menjanjikan,” jelasnya. (adv/*2)